Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2009).
"Saya berharap karena situasi ekonomi sudah seperti ini, anggota Panitia Anggaran bisa satu suara. Saya berharap Februari 2009 perubahan APBN bisa langsung jalan, sehingga stimulus juga jalan," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya APBN yang ekspansif diperlukan untuk memberikan opportunity bagaimana ekonomi negara bisa bergerak. Di tengah krisis yang terjadi, negara harus lebih luwes," paparnya.
Namun, untuk perubahan APBN 2009, memang ada proses yang harus dilakukan pemerintah dan DPR sebelum itu disetujui.
"Pemerintah datang dengan proposal insentif fiskal harus dihargai. Tapi kita pertanyakan seberapa efektif stimulus tersebut, dan bagaimana prosesnya sehingga penyesuaian APBN diperlukan," katanya.
Panitia Anggaran dikatakan Suharso, saat ini sedang mengumpulkan berbagai data dari komisi-komisi terkait untuk perubahan asumsi makro APBN yang diperlukan.
"Dari Komisi VII, ICP diperkirakan US$ 40-60 per barel, artinya asumsi US$ 80 per barel di APBN 2009 berubah," jelasnya.
Kemudian, lanjut Suharso, besaran anggaran subsidi BBM dan listrik juga berubah. "Jadi perubahan cukup signifikan terhadap APBN, besok Menteri Keuangan akan datang ke Komisi XI, saya berharap ada kesimpulan mengenai perubahan pertumbuhan ekonomi, suku bunga SBI dan inflasi, agar kita bisa menyimpulkan," ucapnya.
Jika memang dalam mekanismenya, pemerintah menggunakan pasal 23 dalam APBN untuk melakukan perubahan, Suharso mengatakan penyelesaian perubahan APBN bisa selesai pada 1x24 jam.
Sebelumnya, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dirinya berharap pemerintah dan DPR dapat bekerjasama agar paket stimulus dapat segera diimplementasikan.
"Dalam kaitan dengan kebijakan stimulus paket, saya sampaikan agar sekiranya DPR dapat terus bersinergi dengan pemerintah agar semua kebijakan paket stimulus dapat segera diimplementasikan," tuturnya dalam pembukaan acara Festival Ekonomi Syariah di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2009).
(dnl/qom)










































