Pemerintah Minta APBNP 2009 Disetujui Februari

Jakarta - Pemerintah mengharapkan perubahan terhadap APBN 2009 bisa direalisasi pada bulan Februari ini, sehingga pemerintah dapat segera mendapatkan kepastian untuk menjalankan stimulus dan juga segera mencari pembiayaan untuk defisit yang naik jadi 2,5% dari PDB atau Rp 132 triliun.
 
Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2009).
 
"Saat ini tiap negara fokus untuk mencegah terjadinya pemburukan ekonominya, dan untuk itu ada 3 kata yang berhubungan dengan ini yaitu timing, size dan efetivitas," tuturnya.
 
Dari sisi timing atau waktu, Sri Mulyani mengatakan dirinya berharap perubahan APBN dengan menggunakan mekanisme Pasal 23 dalam UU APBN 2009 dapat direalisasi pada Februari.
 
"Indonesia juga fokus pada bagaimana besar dampak dari krisis global yang terjadi, kami lihat intervensinya adalah melalui APBN sebagai instrumen fiskal," ujarnya.
 
Selain itu, dikatakan Sri Mulyani dengan perubahan penerimaan negara, maka akan memunculkan defisit yang lebih besar dimana defisit APBN 2009 diperkirakan membengkak menjadi 2,5% dari PDB.
 
"Karena itu kepastian untuk pembiayaan menjadi sangat critical, dan kita akan membiayai defisit dengan instrumen yang kecil risiko dan biayanya," imbuhnya.
 
Karena itu penting agar perubahan APBN cepat dilaksanakan agar pemerintah bisa cepat mencari pembiayaan untuk defisit yang membengkak. (dnl/qom)