.webp)
Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi XI DPR, Hafiz Zawawi usai rapat kerja dengan Pemerintah dan Bank Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis malam (5/2/2009).
"Dari total stimulus yang direncanakan pemerintah Rp 71,3 triliun, yang riil itu hanya Rp 10,2 triliun, itu harus ditinjau agar lebih besar lagi," ujarnya.
Sementara itu, untuk stimulus penurunan tarif PPh Badan dan orang pribadi serta kenaikkan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) yang sebesar Rp 43 triliun (0,8% dari PDB) dianggap tidak riil.
"Pada dasarnya kita tidak menolak stimulus itu, tapi supaya betul-betul berorientasi pada kondisi ke depan, jadi Rp 10,2 triliun itu harus lebih besar dari itu," tuturnya.
Kemudian, Komisi XI juga merekomendasikan agar stimulus yang diberikan oleh pemerintah harus berpengaruh kepada sektor riil.
"Ketiga stimulus ini harus menampung tenaga kerja sebanyak mungkin terutama di daerah pedesaan. Kami tidak menolak, tapi merekomendasikan agar besaran dan penggunaannya ditinjau kembali," kata Hafiz.
Dalam rapat tersebut, rencana stimulus fiskal yang diajukan pemerintah kepada DPR mendapatkan banyak pertentangan dari para anggota Komisi XI DPR.
Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Rama Pratama meminta agar stimulus ini jangan hanya dijadikan sebagai iklan kampanye saja, sementara anggaran menjadi berat karena defisit yang membengkak dan pemerintah harus mencari tambahan utang lagi.
"Yang penting stimulus jangan dijadikan iklan kampanye. Jadi DPR sebaiknya membuat suatu perangkat yang jelas tentang defisit, karena defisit ini yang membiayai stimulus," tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan banyak ketidakadilan dalam paket stimulus yang diajukan pemerintah karena tidak menjangkau rakyat banyak.
"Seperti keringanan tarif PPh, hanya dinikmati oleh yang punya NPWP saja, bagaimana dengan rakyat kecil di pedesaan?" imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani mengatakan paket stimulus yang diajukan pemerintah ini ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan daya beli masyarakat.
(dnl/qom)
