SBY: Pendanaan 10.000 MW dari China Harus Segera Selesai

Jakarta - Salah satu kendala yang dihadapi proyek 10.000 MW saat ini adalah pembiayaan yang masih seret. Presiden SBY pun meminta agar negosiasi pendanaan dengan lembaga keuangan China bisa segera diselesaikan.

Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai kunjungan kerja di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (9/2/2009).

Ia mengakui bahwa PLN memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan masalah pendanaan proyek 10.000 MW yang sedang berjalan. Padahal pendanaan itu sangat diperlukan untuk membangun pembangkit, jaringan, infrastruktur bahan bakar, dan lainnya.

"Yang tidak bisa dipecahkan sendiri, financing. Untuk bangun pembangkit dan jaringan, menyediakan batubara, infrastruktur untuk membawanya, maka pembiayaan yang diperlukan sangat besar. Dalam praktek ada yang kurang lancar. Terutama dengan Tiongkok tentang pembiayaan ini, saya perintahkan untuk duduk bersama dan cari solusi," katanya.

Bagi pemerintah, proyek 10.000 MW adalah salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat. Namun karena pendanaan dari China mengalami kendala, maka pemerintah juga mendorong pendanaan dari perbankan dalam negeri.

"10.000 MW sudah tepat. Tapi ada hambatan karena financing-nya. Saya ingin mengalir seperti direncanakan. Selain terus negosiasi dengan Tiongkok agar mengalir, juga dengan perbankan dalam negeri. Masalah financing ini harus ada solusinya," katanya.

Proyek 10.000 MW ini akan menambah pasokan listrik untuk kebutuhan di Jawa dan di luar Jawa. Meski biasanya sistem di Jawa Bali sudah terpenuhi, namun pertumbuhan permintaan listrik di masa depan harus diantisipasi.

"Kalau sistem Jawa Bali aman, infrastruktur sudah siap sebagai pusat ekonomi. Tapi beberapa tahun terakhir di luar Jawa juga tumbuh pesat sehingga butuh infrastruktur listrik. 10.000 MW yang sedang berlangsung dan 10.000 MW selanjutnya, di luar Jawa dipastikan ada pembangkit baru, sehingga bisa penuhi kebutuhan," katanya.

Pada kesempatan ini SBY juga menekankan pentingnya efisiensi PLN untuk mengurangi beban subsidi listrik di APBN. Subsidi yang terlalu besar akan membuat postur APBN menjadi kurang sehat.

"APBN kurang sehat kalau subsidi untuk PLN terlalu besar. Saya dengar dari subsidi sebesar Rp 80 triliun di 2008, pada 2009 akan turun hampir separuh menjadi Rp 45 triliun. Tapi saya harap jangan karena BBM, tetapi efisiensi. Karena sumber energi yang mix, bukan hanya fossil fuel, tapi sumber lain," katanya.

(lih/ir)