China Minta Kenaikan Bunga Pinjaman Proyek 10.000 MW

Jakarta - Pendanaan proyek 10.000 MW tahap pertama dari China mengalami hambatan karena perbankan negeri tirai bambu ini meminta kenaikan suku bunga pinjaman. Akibatnya, sejumlah proyek pembangkit pun harus terkatung-katung karena dananya belum jelas.

Hal ini disampaikan Direktur Utama PT PLN Persero Fahmi Mochtar usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/2/2009).

"Pendanaan Cina itu kan ada yang sudah di tandatangani kontraknya, ada yang masih dalam negosiasi. Dari yang sudah ditandatangani ada yang cair, sisa terhadap kontraknya ada yang minta naik suku bunganya. Untuk yang masih dinegosiasi minta bunga yang lebih tinggi," jelasnya.

Fahmi menuturkan, permasalahannya memang agak rumit karena kontrak pembangunan pembangkit terpisah dari kontrak pendanaannya. Penandatanganan kontrak fisik biasanya lebih lancar dibandingkan kontrak pendanaan.

"Padahal kelancarannya tergantung pada pendanaan itu. Dengan molornya pendanaan, telah menyebabkan terhambatnya pekerjaan," ungkap Fahmi.

Fahmi menyebutkan pihak Cina sebenarnya sudah berkomitmen sebanyak US$ 3 miliar. Tapi PLN mengaku masih khawatir apakah dana sebanyak US$ 3 miliar itu benar-benar bisa cair.

"Sebenarnya yang sudah komit hampir US$ 3 milyar, tapi kami masih mengkhawatirkannya (pencairan)," ungkapnya.

Untuk itu, dalam pertemuan dengan Presiden SBY kemarin, menteri terkait diberikan intruksi untuk  melakukan pembahasan intensif dengan perbankan Tiongkok untuk mencari solusinya.

"Termasuk akan rapat terbatas untuk selesaikan masalah ini. Mari Elka Pangestu ditunjuk sebagai koordinator hubungan kerja sama dengan Cina," katanya.

Saat ini Fahmi merasa sikap China tersebut sangat disayangkan. Karena komitmen yang sudah dijanjikan seharusnya benar-benar bisa direalisasikan.

"Justru itu, menurut saya yang namanya bisnis itukan harus komit," katanya.

Meskipun proses renegosiasi mengalami kegagalan, bagi Fahmi penyelesaian pembangunan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap kedua belum tentu ikut tertunda. Pihaknya akan mencari alternatif lain termasuk mencari pendanaan dari perbankan dalam negeri.

"Kita juga harus mencari exit (jalan keluar) kalau ada hambatan. Antara lain pemanfaatan perbankan dalam negeri, tapi itu jalan keluar terakhir," tandasnya.
Obligasi Fahmi menuturkan, meski pendanaan dari China mengalami kendala, PLN tidak akan terburu-buru menerbitkan obligasi di tahun ini.

"Untuk penerbitan obligasi tidak dalam waktu dekat," tambah Fahmi.

Menurut Fahmi, obligasi ini juga merupakan alternatif pembiayaan proyek 10.000 MW. Seperti diketahui, pendanaan proyek ini yang sebelumnya mengandalkan perbankan China mengalami kendala karena permintan kenaikan bunga pinjaman.

"RKAP kita butuh uang jadi pasti tahun ini, tapi kapannya masih belum pasti," ungkapnya.
 
Saat ditanya berapa besar obligasi yang akan dikeluarkannya, Fahmi juga belum mau menyebutkan angka. Pengumuman jumlah oblgasi, menurut Fahmi, bisa membuat pasar semakin bergeliat.

"Kebutuhan obligasi diperlukan tapi seberapa besarnya harus dipikirkan. Sebaiknya tidak usah sebut angka karena pasar akan menggeliat," tandasnya.
 
Fahmi menyebutkan PLN masih membutuhkan dana sebesar Rp 90 triliun untuk pembangunan 10.000 MW tahap kedua. Namun sebagian dana tersebut sudah mendapat komitmen dari sejumlah lembaga multilateral seperti World Bank, ADB dan JBIC.

"Namun porsi dominannya berasal dari IPP itu sangat tergantung dari bagaimana dia mendapatkan uang. IPP ini juga tergantung pada skema pendanaan serta skema penjaminan pemerintah," ungkapnya.
(epi/lih)