Ari Soemarno: Pertamina Incar Kontrak Migas yang Hampir Habis

Jakarta - Mantan Direktur Pertamina Ari H Soemarno menyarankan agar Pertamina diberikan hak khusus untuk mengambil alih wilayah-wilayah yang kontrak pengembangannya akan berakhir. Pertamina sudah melakukan identifikasi pada wilayah tersebut sejak lama.
 
Hal ini disampaikan Ari dalam rapat panitia angket BBM di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2009)
 
"Pertamina telah meminta kepada pemerintah supaya semua kegiatan-kegiatan operasi yang dilakukan KKS yang akan habis untuk diserahkan kepada Pertamina agar dikelola Pertamina, tapi belum ada keputusan dari pemerintah," ujar Ari.
 
Ari menjelaskan dimasa kepemimpinannya, Pertamina telah melakukan idetifikasi terhadap beberapa lapangan yang kontraknya akan berakhir.

"Kita sudah indetifikasi Mahakam PSC yang akan berakhir tahun 2017 dan beberapa PSC yang akan habis tahun 2011," ujarnya.
 
Ari menjelaskan identifikasi ini dilakukan agar ketika kontrak tersebut telah benar-benar habis maka Pertamina bisa langsung masuk.

"Kita harus membuat rencana kan nanti kalau sudah habis kita bisa masuk dan langsung beroperasi. Pada waktu saya menjabat, kami telah melakukan indentifikasi terhadap lapangan-lapangan apa saja," ujarnya.
 
Ari optimis dengan kemampuan yang dimiliki Pertamina sebagai operator, Pertamina mampu mengelola lapangan-lapangan tersebut dan bahkan dapat menjadi lead dari pengelolaan lapanganya.

"Kami mampu untuk mengelola itu. Walaupun butuh expertis lain melalui kerjasama dengan perusahaan lain, leadnya harus  Pertamina," jelasnya.
 
Selain itu, imbuh Ari, Pertamina juga telah meminta keistimewaan untuk mendapatkan lapangan-lapangan migas baru tanpa melalui tender.

"Kami juga sudah minta previlage untuk bisa kelola daerah migas baru di indonesia tanpa tender. Namun sampai masa jabatan saya berakhir, pembahasan mengenai hal itu belum tuntas," jelasnya.
 
 
menurut Ari, keistimewaan-keistimewaan tersebut biasa diberikan pemerintah negara lain kepada perusahaan-perusahaan minyak nasionalnya."Mereka mendapatkan hak lebih dulu untuk ambil daerah-daerah yang dibutuhkannya" paparnya.
(epi/lih)