.webp)
.jpg?w=700&q=90 "Keuntungan Penjualan BBM Jadi Stabilisator APBN")
Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani ketika ditemui di kantornya Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat malam (13/2/2009).
"Pemerintah posisi selama ini kan harga premium dan solar itu kita tidak bicara harga satu bulanan tapi bicara stabilitas sepanjang tahun. Jadi kalau ada surplus dimasukan ke APBN dan masuk sebagai suatu stabilitator kalau harganya lebih tinggi," tuturnya.
Memang pada rapat Pansus Hak Angket BBM, ditemukan bahwa pemerintah masih mengambil keuntungan sebesar Rp 600 per liter dari penjualan premium. Menurut Panitia Angket DPR, harga keekonomian premium saat ini seharusnya hanya Rp 3.900 per liter.
"Kalau harga minyak tinggi kan pemerintah tidak akan serta merta menaikkan (BBM), jadi dalam hal ini, ini (keuntungan) adalah suatu stabilisasi yang dianggap masih mencerminkan nilai yang cukup rendah sehingga konsumen tetap bisa menikmati penurunan harga yang kemarin ini. Namun dia merupakan atau mencerminkan harga rata-rata satu tahun," papar Sri Mulyani.
Dia mengatakan setiap bulan pemerintah akan melakukan kajian mengenai harga BBM, dan akan sangat hati-hati mengambil kebijakan harga dengan melihat dampaknya bagi perekonomian.
Di tempat yang sama, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan tidak mengetahui bagaimana Pansus Angket DPR bisa mendapatkan angka keuntungan tersebut.
"Saya tidak tahu dasar hitungan mereka (Pansus Angket DPR), tapi yang jelas dalam harga juga memperhitungkan PPN dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor," katanya.
Sementara itu mengenai harga BBM bulan Februari ini, Purnomo mengatakan harga BBM tidak akan turun dan tetap, alasannya harga minyak Indonesia atau ICP (Indonesia Crude Price) saat ini berada di level US$ 43 per barel.
"Anda tidak tahu, harga Brent US$ 46 per barel, ICP US$ 43 per barel. Jadi itu efeknya harga BBM dalam negeri terhadap harga minyak internasional," tukasnya. (dnl/ir)
