.webp)
Berdasarkan pantauan detikFinance dalam rapat dengar pendapat antara Pertamina dan Komisi VII di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (16/2/2009), masalah menguak saat pimpinan rapat mengemukakan tentang sebuah surat.
"Kami menerima surat dari Pertamina, tanggal 13 Februari 2009 perihal RDP dengan Komisi 7," kata pimpinan rapat Sony Keraf di tengah rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Sehubungan dengan RDP direksi Pertamina dengan komisi VII pada hari Selasa 10 Februari 2009, kami sampaikan jajaran direksi Pertamina hadir dalam RDP tersebut untuk memenuhi undangan yang diadakan komisi VII perihal undangan RDP," demikian poin 1 dalam surat tersebut.
2. Sebagaimana disebutkan dalam undangan, pokok pembasahan rapat tersebut adalah pelaksanaan fungsi pengawasan. Atas hal ini direksi sudah melakukan presentasi yang memaparkan hal-hal terkait pokok pembahasan tersebut.
3. Namun dalam perkembangan rapat, ternyata ada anggota komisi VII yang mempertanyakan hal-hal yang jauh menyimpang dari pokok bahasan rapat, termasuk proses pemilihan Dirut dan Wadirut PT Pertamina (Persero). Bahkan mempertanyakan kemampuan dan kelayakan mereka.
4. Kami kecewa melihat jalannya rapat tersebut tidak sesuai dengan tata tertib rapat yang berlaku di DPR dan menyimpang dari pokok pembahasan rapat sesuai yang disebutkan dalam surat undangan rapat. Dimana yang terjadi di rapat tersebut bukanlah dengar pendapat. Tetapi seperti mengadili jajaran direksi PT Pertamina yang baru.
5. Kami mohon agar berikutnya rapat dapat diselenggarakan sesuai pokok pembahsan yang sudah ditetapkan dan dilangsungkan sesuai tata tertib yang berlaku. Surat tersebut ditandatangani oleh Corporate Secretary Pertamina Toharso disertai cap Pertamina. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Ketua DPR-RI, Menneg BUMN, Komisaris Pertamian dan Dirut Pertamina.
Surat ini kontan membuat anggota Komisi VII tersinggung. Sejumlah anggota DPR pun meminta klarifikasi dari Pertamina. Berikut tanya jawab antara Komisi VII dan Pertamina mengenai hal tersebut:
Pimpinan Rapat Sony Keraf (FPDIP):
"Sebelum rapat dilanjutkan, saya minta klarifikasi. Terus terang saya tersinggung karena saya yang memimpin rapat," katanya.
Corporate Secretary Pertamina Toharso:
"Yang terhormat pimpinan, kami hanya belajar dari tata tertib DPR, karena memang tidak seusai dengan tatib pasal 110 dan 111," katanya.
Anggota Komisi VII Alvin Lie (FPAN):
"Sekretaris kabinet, sekretaris negara bahkan Presiden tidak pernah membatasi apa yang dipertanyakan DPR. Surat itu atas inisiatif pribadi atau saran dirut?
Pimpinan Rapat Sony Keraf (FPDIP):
"Silakan diklarifikasi, Ibu Dirut!"
Dirut Pertamina Karen Agustiawan:
"Surat ini atas saran dari Secretary Corporate dan Corporate Legal kami," katanya
Pimpinan Rapat Sony Keraf (FPDIP):
"Artinya dalam sepengatahuan saudara?" tanya Sony kepada Karen
Dirut Pertamina Karen Agustiawan:
"Iya," tegasnya.
Setelah pembahasan panjang, akhirnya rapat pun ditutup. Sony menyatakan Komisi VII sangat kecewa pada jajaran baru pejabat Pertamina dan akan menunda rapat sampai Pertamina dinilai proaktif.
"Saya orang pertama yang sangat kecewa, jadi rapat ini ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai Pertamina bisa korporatif," tegas Sony sambil mengetuk palu.
Begitu rapat ditutup, Karen yang menggunakan blazer hitam langsung mengemasi berkas-berkasnya dan buru-buru meninggalkan ruangan dengan mata yang memerah. Sejumlah mata pejabat Pertamina yang lainnya pun terlihat memerah juga.
Berbeda dengan direksi lainnya, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina yang juga sempat masuk bursa Dirut Pertamina, Achmad Faisal terlihat menghampiri sejumlah anggota DPR. Ia terlihat berbincang dengan mereka untuk mengklarifikasi masalah ini.
Setelah ruangan kosong, Komisi VII pun kembali menggelar rapat internal untuk membahas masalah ini.
(lih/qom)
