Ribut dengan DPR Tidak Prinsipil, Dirut Pertamina Tidak Perlu Diganti

Jakarta - Kisruh Pertamina dan DPR yang berbuntut pada wacana pergantian dirut Pertamina dinilai terlalu mengada-ada. Ribut Pertamina dan DPR cuma masalah miskomunikasi dan tidak menyangkut hal-hal yang prinsipil.

"Nggak perlu itu diganti karena masalah ini. Kalau mau diganti itu mestinya karena hal-hal yang prinsipil, misalnya karena kinerjanya jelek. Kasih kesempatan kerja dululah," kata Direktur Refor-Miner Institute Pri Agung Rakhmanto saat berbincang dengan detikFinance, Rabu (18/2/2009).

Pri Agung menilai konflik yang terjadi antara Pertamina dengan komisi VII merupakan masalah miskomunikasi diantara keduanya.

"Semestinya hal-hal semacam ini tidak perlu menjadi masalah besar. Saya pikir ini cenderung ke masalah miskomunikasi," ujar Pri Agung.

Namun Pri Agung sangat menyayangkan surat yang dilayangkan Pertamina kepada Komisi VII tersebut. Menurut dia, bukan wewenang Pertamina untuk menilai DPR.

"Saya cukup menyayangkan surat Pertamina tersebut. Bukan kewenangan Pertamina untuk menilai DPR," ungkapnya.

Pri Agung menyatakan Pertamina semestinya cukup menjawab semua keraguan dengan menunjukan kinerjanya yang bagus dan jawaban-jawaban yang substansial. "Masyarakat akan bisa menilai kok mana yang ada isinya dan yang tidak."

Dengan situasi seperti ini, imbuh Pri agung, malah menjadi kontraproduktif dan dapat mengganggu kinerja Pertamina.

"Kalau seperti sekarang ini kan malah jadi kontraproduktif dan bisa mngganggu kinerja. Dirut Pertamina juga malah terlihat seolah memang belum matang menghadapi realitas politik yang ada," tuturnya.

Pri Agung berharap pertemuan antara Pertamina dan DPR diharapkan dapat menyelesaikan masalah miskomunikasi yang terjadi diantara keduanya.

"Ya Pertamina dan DPR bertemu lagi saja, dibicarakan baik-baik. Masing-masing menjelaskan maksudnya," tandasnya.

Kisruh Komisi VII DPR dan Pertamina dipicu oleh sikap DPR yang dinilai Pertamina kelewat batas dan tidak proporsional dalam melakukan rapat dengar pendapat. Pertamina pun mengirim surat ke DPR namun surat tersebut justru bikin sakit hati anggota DPR. Dirut Pertamina Karen Agustiawan juga tersinggung karena merasa disepelekan dan disamakan seperti satpam.  
(epi/ir)