Depdag-Depperin Memanas Gara-Gara Isu Proteksionisme

Jakarta - Setelah Pertamina versus Komisi VII DPR RI, kini giliran hubungan Departemen Perdagangan (Depdag) dengan Departemen Perindustrian (Depperin) yang memanas. Kali ini pemicunya adalah menyangkut persepsi isu proteksionisme.

Seperti diketahui Departemen Perindustrian sedang menggodok regulasi berupa juknis mengenai penjabaran inpres No 2 tahun 2009 mengenai penggunaan produk dalam negeri. Selain itu, muncul pula kabar akan keluarnya surat keputusan bersama (SKB) yang diantaranya mengatur kewajiban penggunaan barang dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengarah pada upaya proteksionisme.

Hal ini rupanya menjadi persepsi yang berbeda antara kedua departemen tersebut. Departemen Perdagangan sangat menghindari tindakan-tindakan ke arah proteksionisme yang justru diharamkan oleh WTO.

Kemarin Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu membantah adanya penerapan kewajiban penggunaan produk sepatu lokal bagi PNS.

"Eh tiba-tiba ketika saya katakan mau himbau PNS beli sepatu dalam negeri, heboh! Yang heboh temen saya menteri lagi, cilaka," ucap Fahmi dengan emosi dalam acara rapat kerja Departemen Perindustrian di Jakarta, Rabu (18/2/2009).

Dikatakan Fahmi, masalah ini tidak terlepas dari perbedaan pandangan mengenai cara menghadapi krisis antara kedua departemen ini. Namun menurutnya, bila mengaca pada negara-negara lain di dunia saat ini semuanya sudah mengarah pada proteksionisme sehingga tidak ada alasan Indonesia tidak melakukan hal yang sama. Seperti diketahui, Amerika kini juga sedang menerapkan 'Buy American' yang merupakan slogan menyerupai 'Aku Cinta Produk Lokal'.

"Beberapa negara lakukan berbagai upaya yang sebaliknya dari konsep ekonomi yang dicanangkannya. Contohnya Amerika itu kan bersikap liberal anti-proteksionisme, begitu peristiwa dahsyat menimpa, Amerika menjadi proteksionistis, dan itu menjadi hal yang belum pernah dilakukan sejak puluhan tahun lalu," paparnya panjang lebar.

Ia mengatakan Amerika saja yang rajanya liberal sudah memberikan langkah bailout yang luar biasa, yang merupakan gambaran dari upaya proteksionisme.

"Padahal Amerika yang sponsor WTO lakukan itu, begitu pula Singapura dan Jepang, ada yang salah dalam pola berpikir kita, dan itu teman saya menteri. Kecewa saya. Bagaimana bisa kita lindungi krisis di keluarga kita, lindungi keluarga kita dulu, baru tetangga," seru Fahmi.

Kisruh ini juga semakin memanas setelah salah satu pejabat eselon 1 Departemen Perindustrian diminta harus mencabut pernyataannya oleh pejabat setingkat yang sama di Departemen Perdagangan mengenai pernyataan proteksionisme yang tengah dilakukan oleh Indonesia.

"Saudara Fauzi (Dirjen IKM) dikritik untuk mencabut statement. Dan saya bilang, nggak usah takut, toh komandannya saya,saya yang tanggung jawab. Kita harus lindungi perekonomian negara kita. WTO untuk sementara lupakan dalu. Amerika saja nggak ngerti apa itu WTO," pungkasnya.


(hen/qom)