Dipuji, Raskin Kunci Sukses Kebijakan Beras RI

Roma - Keberhasilan Indonesia mengelola beras nasional ditentukan salah satunya dengan penerapan raskin. Namun ini belum tentu efektif di negara lain.

Hal itu disampaikan Dirut Perum Bulog Mustofa Abubakar, dalam diskusi panel pada Governing Council ke-32 IFAD di Palazzo dei Congressi, Roma, Rabu (18/2/2009).

Raskin, beras untuk kaum miskin, adalah kebijakan subsidi untuk kalangan kurang mampu, agar kebutuhan pokok pangan tetap terjangkau oleh mereka.

Selain dengan raskin, keberhasilan Indonesia juga karena menerapkan kebijakan melalui pengaturan sistem penawaran dan permintaan melalui operasi pasar, demikian Mustofa yang juga mantan Pejabat Gubernur Aceh, seperti disampaikan Atase Pertanian KBRI Roma kepada detikfinance kemarin petang.

Disebutkan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mengelola harga pangan khususnya beras nasional ini mendapat apresiasi dari peserta dan panelis lain, tetapi sistem yang diterapkan di Indonesia ini tidak serta merta bisa diterapkan secara penuh di negara lain.

Hal ini disebabkan adanya perbedaan situasi dan kondisi sesuai dengan kekhasan negara dan masyarakatnya masing-masing, termasuk pola makan dan sebaran jenis pangan utamanya, serta geografinya.

Walaupun demikian, banyak pelajaran bisa diambil dari sistem yang diterapkan Indonesia tersebut, salah satunya adalah upaya untuk menjaga keseimbangan harga antara kepentingan petani (sebagai produser) dan masyarakat umum (sebagai konsumen), dengan menempatkan kekuatan pemerintah sebagai regulator.

Benang merah lain dari diskusi panel ini adalah bahwa volatilitas harga pangan merupakan sesuatu yang umum terjadi. Persoalannya, bagaimana fluktuasi harga masih dalam batas wajar yang di satu sisi tidak memberatkan konsumen dan di sisi lain petani menikmati keuntungan wajar.

Untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian harga, maka salah satu solusinya adalah perlu dijalin kemitraan antara seluruh stakeholders seperti pihak swasta, petani, pemerintah, pedagang, lembaga peneliti, dan organisasi masyarakat.

Untuk itu diperlukan komitmen politik yang kuat dari seluruh level pemerintahan (daerah, nasional, regional dan internasional) untuk menanggulangi volatilisasi harga ini.

Diskusi yang dimoderatori oleh Asisten Presiden IFAD M. Wyatt ini menampilkan juga pembicara dari Oxfam, International Federation of Agriculture Producers (IFAP), dan World Food Programme (WFP), dihadiri oleh sekitar 70 orang peserta dari berbagai negara anggota IFAD. (es/es)