DPR-Pertamina Harus Segera Damai dan Benahi Pengelolaan BBM

Jakarta - Komisi VII DPR dan PT Pertamina diharapkan segera berdamai agar keduanya bisa menyelesaikan berbagai masalah pengelolan minyak di dalam negeri. Khususnya untuk membenahi pengelolaan minyak mentah dan BBM yang kini ditangani Integrated Supply Chain (ISC).

"Kalau bicara soal konflik antara PT Pertamina dengan DPR, kita harapkan kedua-duanya mau berjiwa besar dan kembali bekerjasama sebagai mitra yang harmonis," kata Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan yang dihubungi detikFinance di Jakarta, Jumat (20/2/2009).

Menurut Mamit, memang Pertamina tetap harus memberikan klarifikasi persoalan surat tegurannya kepada DPR dengan cara yang lebih baik. "Banyak pengalaman DPR dengan mitranya yang akhirnya berdamai. Contohnya, perseteruan Komisi  III dengan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh tentang kampung maling," jelasnya.

Kontroversi ISC

Diakui Mamit, DPR sebagai lembaga kontrol memang harus bisa mengawal komitmen Dirut Pertamina yang baru, Karen Agustiawan untuk melakukan pembenahan. Termasuk persoalan ISC yang sejak awal sangat kontroversial dalam pembentukannya, karena tanpa persetujuan DPR.

Apalagi, lanjut Mamit, fungsinya sendiri tidak terlalu baik, karena ISC tidak bisa membuat langkah-langkah yang kongkrit dalam mengatasi kondisi kelangkaan BBM.

"ISC kenyataannya hanya sibuk mengurusi impor minyak dan BBM, serta bisa jadi bagian dari jaringan mafia minyak. Jadi lembaga ini harus segera dibubarkan," ujarnya lagi.

Sementara itu anggota Komisi VII DPR dari FPDIP Bambang Wuryanto menyatakan, surat teguran melalui Corporate Secretary PT Pertamina Toharso kepada DPR menunjukkan BUMN ini tidak memahami hubungan antar lembaga negara.

Padahal, audit mekanisme kebijakan dan audit perundangan atas sebuah kebijakan adalah pegangan hampir seluruh anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya.

Anehnya, lanjut Bambang, Toharso terkesan seperti orang yang tidak bersalah. Ditambah lagi dengan kericuhan anggota Komisi VII DPR dari FPD yang mendapat kata-kata keras dari Deputy ISC Sudirman Said.

Bambang mengakui, sebenarnya pihaknya menginginkan Pertamina bisa mewujudkan visinya menjadi world class oil and gas company melalui road map (peta jalan) yang sudah disusunya.

Oleh sebab itu, Bambang mengungkapkan, salah satu agenda yang akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VII DPR adalah masalah itu.
 
Selain itu, masalah lain yang akan dibahas adalah ISC sebagai gugus struktur baru di Pertamina yang baru berjalan November 2008.

"Hari Senin besak ada rapat dengan Pertamina, kita lihat di sana. Kalau saya pribadi tentu yang utama adalah bagaimana Pertamina menjadi world class, karena di dalam Pertamina ada 'kebanggaan sebagai anak bangsa', yang hari ini kita mulai miskin prestasi dan harga diri sebagai bangsa terkoyak-koyak," pungkasnya. (zal/lih)