Hal ini dikatakan oleh Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Susantono ketika ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/2/2009).
"Ini adalah lembaga dan PT baru, susunan dewan komisaris diambil dari teman-teman (departemen) keuangan dan kemudian mereka juga memilih direksi," tuturnya.
Bambang mengatakan untuk modal awal, lembaga ini akan mendapatkan modal dari pemerintah sebesar RP 1 triliun, dan pemerintah terus melakukan penjajakan untuk mendapatkan modal dari ADB, Bank Dunia dan juga dari Jerman.
"Minimal kita minta Rp 3 triliun dan kita ingin jadi Rp 4 triliun, pertama kali tahun ini kalau bisa sudah Rp 4 triliun. Target teman-teman direksi kalau mereka sudah terpilih itu sampai Rp 20 triliun dalam 5 tahun ke depan," jelasnya.
Untuk permodalan ini, dari lembaga ADB, Bambang mengatakan sudah ada komitmen modal untuk Infrastructure Fund sebesar Rp 1 triliun. "Lembaga lain World Bank di belakangnya, terus kemarin waktu di Hongkong dari investor Jerman katanya oke, namun mereka belum bilang berapa," katanya.
Dengan terbentuknya lembaga ini, Bambang mengatakan diharapkan dapat membantuk permodalan untuk proyek-proyek infrastruktur dengan mekanisme PPP (Public Private Partnership) dan juga pembiayaan proyek-proyek infrastruktur lain.
(dnl/ir)











































