Hal ini diungkapkan anggota Komisi VII dari Fraksdi PDIP Effendi Simbolon yang sebelumnya diketahui menyamakan direksi Pertamina dengan satpam.
Kini, setelah Dirut Pertamina Karen Agustiawan mengklarifikasi surat protes dan meminta maaf, sejumlah anggota dewan memang membuka tangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan terbiasa nonton Indonesia Idol. Kemampuan menyany tidak seberapa, karena iba dia menang," kata Effendi.
Meski mengungkapkan sindirian lagi, ia merasa tidak bersalah. Ia bahkan menilai hal ini sebagai proses pendewasaan bagi Karen yang baru menjabat sebagai Dirut BUMN terbesar di Indonesia.
"Antara saya dan Bu Karen no hard feeling. Bu karen, dewasalah. Karena Anda nahkoda kapal yang besar," katanya.
Tak cukup dengan menyindir dan menerima permintaan maaf dari Pertamina, Effendi bahkan meminta Menneg BUMN untuk tetap memberikan sanksi pada direksi Pertamina.
"Kalau surat dianggap selesai, kata maaf tidak mengurangi kesalahan orang. Saya berharap Menneg BUMN kasih punishment kepada emreka. Persoalan kata 'satpam' atau whatever, saya bisa pertanggungjawabkan di forum," katanya.
Namun rupanya pernyataan Effendi ini tidak mendapat dukungan penuh dari anggota Komisi VII lainnya.
"Apa yang disampaikan Effendi, bukan statement Komisi VII. Tapi stement perseroangan, saya berpendapat dispute ini diselesaikan dan tidak ada persoalan berikutnya. Ini pertemuan terakhir soal kesalahpahaman, kami anggap selesai," kata anggota komisi lainnya, Samsul Bahri.
Setelah itu, pimpinan rapat yang juga Ketua Komisi VII Airlangga Hatarto pun menutup rapat.
"Baik, rapat ditutup. Dengan harapan Pertamia lebih tingkatkan kinerjanya," katanya sambil menutup rapat.
Tepuk tangan pun riuh mendera ruangan yang juga disesaki dengan puluhan wartawan media massa.
Sejumlah anggota Komisi VII terlihat menghampiri tempat duduk pemerintah dan Pertamina. Kedua pihak pun bersalaman.
Karen yang meninggalkan ruangan tanpa berkata-kata hanya sempat terhenti sejenak sebelum masuk mobil.
"Kita anggap sudah selesai dan kita kan kerja lebih baik," pungkasnya.
Perbaikan seharusnya tidak hanya dilakukan Pertamina, tapi juga Dewan Perwakilan Rakyat.
(lih/qom)










































