Pemerintah-BI Ketatkan Pengawasan Utang Valas BUMN

Jakarta - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan mengetatkan pengawasan terhadap BUMN terutama terkait eksposur utang valas yang jatuh tempo. Menkeu mewanti-wanti agar BUMN tidak main-main dengan transaksi derivatif.

Demikian disampaikan Menko Perekonomian sekaligus Menkeu Sri Mulyani dalam BUMN Executive Breakfast Meeting "Economic Outlook 2009" di Wisma Antara, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (25/2/2009).

"Pemerintah akan bekerjasama dengan BI untuk monitor BUMN. Monitor tersebut misalnya dengan monitor terhadap eksposur utang yang jatuh tempo, terutama utang dalam bentuk valuta asing," katanya.

Sri Mulayani menambahkan, hal ini dirasa penting karena sedikit saja rumor negatif yang berkembang, maka bisa menimbulkan distorsi harga. Untuk itu, ia meminta agar BUMN menghindari aksi-aksi spekulatif dan tidak main-main dengan transaksi derivatif.

"Kami perlu awasi ini karena adanya rumor saja bisa timulkan distorsi harga. Jadi spekulasi harus dihindari. Apalagi kalau terus main-main di transaksi derivatif," tambahnya.

Ia mengingatkan agar BUMN lebih memfokuskan bisnisnya untuk menjaga neraca keuangan di saat krisis seperti sekarang. Meski begitu, BUMN tetap harus mengembangkan usahanya melalui ekspansi bisnis.

"Saya tidak ingin BUMN kurangi capex, tapi harus lebih bijaksana dalam mengeluarkannya. Kalau mau pakai uang untuk capex pikirkan itu, uang tidak lagi murah, uang sekarang mahal dan langka," katanya.

(lih/qom)