.webp)
Namun beberapa pihak masih menyangsikan Indonesia akan siap mengikuti perdagangan bebas tersebut. Rencananya AANZFTA akan ditandangani pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand mulai tanggal 28 Februari sampai 1 Maret 2009.
Keuntungan tambahan itu antara lain penerapan capacity building untuk proyek-proyek bidang pertanian termasuk sektor daging dan persusuan, sehingga memungkinkan adanya investasi para investor Australia disektor tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu dari negara New Zealand menawarkan iming-iming keuntungan bagi Indonesia antara lain, seperti working holiday scheme bagi 100 pekerja Indonesia, lowongan 100 juru masak, 20 pemotong hewan bersertifikat halal dan 20 tenaga kerja asisten guru bahasa Indonesia.
Bahkan lebih jauh lagi Negeri Kiwi tersebut menawarkan program capacity building untuk produk susu dan daging, beasiswa, kerjasama keamanan pangan, pengembangan UKM di Indonesia Timur dan lain-lain.
"Keuntungannya bukan hanya ekspor barang, tapi juga ekspor jasa atau additional benefits," kata Tim Ahli Kajian FTA Philip Purnama dalam acara konferensi pers di Gedung Departemen Perdagangan, Rabu (25/2/2009).
Sedangkan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan komitmen-komitmen tambahan dari kedua negara tersebut saat ini masih dalam pembicaraan khususnya dalam rangka bilateral.
Ia mengharapkan dengan adanya komitmen tambahan tersebut, Indonesia tidak hanya sebagai pasar potensial bagi kedua negara namun Indonesia berpotensi sebagai basis produksi susu dan daging di pasar ASEAN.
"Capacity building ada beberapa yang kita minta dan sedang dibahas dengan Australia dan New Zealand. Intinya sudah dibentuk task force on investment in agriculture, untuk mendorong investasi pertanian," kata Mari.
Indonesia Belum Siap
Sementara itu Indah Sukmaningsih dari Institute For Global Justice (IGJ) yang selama ini cukup vokal menentang AANZFTA mempertanyakan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN termasuk dengan Australia dan New Zealand.
"Jangan hanya melihat masalah tarif, tapi masalah yang non tarif perlu diperhatikan. Misalnya masalah safeguard, umumnya dari pengamatan IGJ tidak digunakan benar-benar, itu yang kita pertanyakan," ucapnya.
Misalnya ia mencontohkan penerapan safeguard dalam kerangka perdagangan bebas memang selalu dicantumkan sebagai antisipasi risiko bagi negara yang kemungkinan terkena berlimpahnya produk impor dari penghapusan tarif.
Namun kata dia, skema safeguard tersebut harus benar-benar bisa dilakukan jika terjadi kondisi buruk khususnya bagi Indonesia.
"Bukan kita tidak suka dengan asing, tapi kita tidak siap," ucapnya. (hen/ir)
