Hal ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Effendi Siradjuddin di sela-sela peluncuran buku karangannya berjudul 'Memerangi Sindrom Negara Gagal' di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (5/3/2009).
"Sekarang kontrak-kontrak itu kan akan habis. Seperti Chevron di Kaltim yang habis 2017. Chevron Pasific Indonesia (CPI) akan habis 2021. Semua perusahaan yang akan habis kontraknya, seharusnya pemerintah tidak memperpanjang. Dari sekarang pemerintah sudah bilang kalau kontrak tidak diperpanjang kita kelola sendiri, kontrak beralih ke nasional," jelas Effendi.
Effendi menjelaskan saat ini 80 persen produksi migas nasional dan sisanya baru dikuasai oleh perusahaan nasional. Hal inilah yang menurut Effendi menyebabkan Indonesia masih mengimpor dua pertiga dari kebutuhan BBM.
"Kita sekarang kan mengimpor dari kebutuhan BBM kita 1,2 juta barel. Sedangkan produksi kita 900 ribu barel dan setengah hasil produksi di bawa ke luar negeri. Jadi kita impor dua per tiga dari kebutuhan kita," katanya.
Effendi menilai perusahaan-perusahaan migas nasional saat ini sudah memiliki kemampuan untuk mengelola lapangan-lapangan migas.
"Jadi begini filosofinya, semua lapangan-lapangan yang dikuasai asing yang diambil alih nasional semua produksinya naik setelah diambil alih oleh nasional. Kaya lapangan-lapangan Medco itu kan bekas Stanvac, setelah dikelola naik 4 kali lipat produksinya dari 15 ribu barel menjadi 75 ribu barel. Lapangan Tesoro di Kaltim juga naik dari 4000 barel-7000 barel. Jadi sebetulnya pemerintah yang tidak percaya dengan kemampuan bangsa sendiri. Pemerintah tidak punya nyali," tandasnya.
Menurut Effendi, jika perusahaan migas nasional membutuhkan teknologi untuk mengembangkan lapangan-lapangan besar seperti Natuna D alpha, pertamina bisa membeli teknologi yang dibutuhkan.
"Kalau kita butuh teknologi, misalnya kita mau kembangkan Natuna D Alpha itu kan perlu teknologi. Serahkan saja pada Pertamina. Kalau butuh teknologi kita beli saja," jelasnya.
Untuk finasial, lanjut Effendi, Pertamina bisa mencari dana segar dari perbankan.
"Kalau mengelola lapangan minyak, kalau belum dieskplorasi kita eskpolarasi pakai uang sendiri. Tapi kalau sudah di eksplorasi kaya Natuna D Alpha dan sudah diketahui kandungan gasnya berapa, Pertamina bisa lari ke perbankan atau lari ke bursa saham. Dia bisa jual sebagian saham kepada investor tapi dia yang kontrol. Namun sayangnya itu tidak dilakukan dengan baik," tegasnya.
(epi/lih)











































