.webp)
Demikian dikatakan oleh Deputi Menko Perekonomian Bambang Susantono saat ditemui usai acara seminar infrastruktur di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (5/3/2009).
"Empat ruas tol itu antara lain Medan-Binjai sepanjang 15,8 km, Palembang-Indralaya sepanjang 22 km, Tegineneng-Babatan sepanjang 50 km, dan Pandaan-Malang sepanjang 37,62 km," tuturnya.
Bambang mengatakan penjajakan minat investor yang digelar pemerintah pada Desember 2008 ternyata tak sesuai ekspektasi di tengah situasi krisis ekonomi global yang melanda.
"Para investor mengeluhkan soal kepastian pembebasan lahan proyek itu," katanya.
Saat ini, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sedang menyusun rencana pembebasan lahan empat proyek tersebut. Dikatakan Bambang pemerintah akan menyiapkan satu atau dua proyek dari empat proyek tadi yang dianggap layak ditender tahun ini.
"Tidak bisa semua, harus dipilah mana yang bankable dan komersil," ujarnya.
Empat proyek ini diperkirakan membutuhkan dana investasi mencapai Rp 7,4 triliun. Rinciannya, Medan-Binjai membutuhkan investasi Rp 1,093 triliun, Palembang Indralaya sebesar Rp 1,052 triliun, Tegineneng-Babatan sebesar Rp 2,726 triliun, dan Pandaan-Malang sebesar Rp 2,529 triliun.
Minat Investor ke Infrastruktur Menurun Tajam
Sebelumnya dalam seminar ini, wakil dari ADB Bob Finlayson mengatakan dengan kondisi pasar global yang sedang turbulensi, minat investor untuk investasi ke infrastruktur menurun tajam.
"Terjadi kompetisi yang luar biasa di infrastruktur dan itu tidak hanya antar negara saja, tapi juga infrastruktur bersaing dengan sektor lain, kalaupun ada maka dananya akan mahal dan sifatnya short term," paparnya.
Bob menuturkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1998 membuat investasi di infrastruktur macet dan baru mulai pulih dan berlanjut pada 2005.
"Sejak 2005-2010 pemerintah butuh investasi infrastruktur US$ 22 miliar per tahun atau 7-8% dari PDB. Kebutuhan dari sektor swasta US$ 17,8 miliar karena pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran US$ 4,2 miliar per tahun," tuturnya.
Karena itu mekanisme PPP (Public Private Partnership) merupakan komponen utama dari agenda infrastruktur pemerintah dan ini akan dilanjutkan dengan rencana infrastruktur yang sedang disiapkan.
Di tempat yang sama, Direktur PPP Bappenas Bastary Panji Indra mengatakan mulai 2009 hingga 2010 pemerintah butuh dana untuk infrastruktur Rp 1.400 triliun lebih untuk menjaga nilai investasi infrastruktur 5% dari PDB.
"Kebutuhan proyek PPP Rp 978 triliun estimasi sampai 2014. Ini pun harus bekerja keras untuk menarik minat swasta. Kalau harus 5% PDB, butuh dana sekitar Rp 1.400 triliun. Terlalu tinggi kalau harus menarik sektor swasta. Tapi kalau mau maksimal inilah angkanya," kata Bastary.
Kenaikan investasi untuk PPP dikatakannya hanya bisa terjadi apabila ada perubahan regulasi, kestabilan ekonomi, kenyamanan berinvestasi, dan lain-lain.
(dnl/lih)
