Tata Niaga Tekstil Tidak Tepat Sasaran

Jakarta - Kebijakan tata niaga industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang tertuang
dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 dinilai tidak tepat sasaran.

Pasalnya anggota Asosiasi Ikatan Eksportir dan Importir, Amalia Achyar mengatakan sebagai negara produsen, Indonesia harusnya terus melakukan inovasi dalam mengembangkan produk untuk menarik minat pembeli.

"Tata niaga impor TPT khususnya untuk bahan baku tekstil, khususnya industri garmen di Indonesia sulit bersaing dengan gempuran produk impor. Karena dengan adanya tata niaga impor tekstil, sudah tentu menambah biaya produksi yang berakibat harga menjadi tidak kompetitif," tuturnya dalam acara Seminar Nasional Regulatory Mapping di Kantor Bappenas Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (11/3/2009).

Menurutnya tata niaga impor yang lebih tepat diimplementasikan di Indonesia adalah untuk barang jadi atau pakaian jadi yang tidak menyerap tenaga kerja.

"Tata niaga impor yang tertuang dalam peraturan menteri perdagangan tersebut tidak tepat sasaran dan tidak mendukung industri garmen maupun tekstil untuk inovatif dalam mengembangkan produk," ujarnya.

Untuk itu ia menyarankan tata niaga impor yang tertuang dalam aturan mendag nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 sebaiknya dibatalkan agar biaya produksi dapat lebih efisien dan kompetitif yang pada akhirnya menghasilkan barang jadi yang terjangkau oleh daya beli masyarakat Indonesia.

"Indonesia sebagai negara berkembang dengan penduduk lebih dari 200 juta, seharusnya usaha industri pakaian jadi sebagai indsutri padat karya harus digalakkan. Karena tenaga kerja yang diserap ketimbang indsutri tekstil," papar Amalia.

Ia menambahkan berupa bahan baku baik yang "fresh order" maupun B grade masih lebih baik dibanding dengan impor pakaian jadi yang akan mematikan indsutri tekstil dan garmen sekaligus.

(dnl/lih)