Proyek Gas Kota di 9 Wilayah Hemat Subsidi Rp 521 Miliar

Jakarta - 
BPH Migas telah menyelesaikan kajian proyek gas kota di 9 kota. Jika proyek gas kota tersebut direalisasikan, negara bisa menghemat subsidi minyak tanah sekitar Rp 521,03 miliar per tahun.

Demikian disampaikan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono kepada wartawan di Kantor BPH Migas, Jalan Kapten Tendean, Jakarta, Rabu (11/3/2009).
 
"Pada tahun 2008, kami telah melakukan kajian gas kota di sembilan kota
yaitu Lhoksumawe, Jambi, Prabu mulih, Semarang, Tarakan, Samarinda, Bontang, Balikpapan dan Sorong," ujarnya.

Tubagus menyebutkan berdasarkan hasil kajian tersebut volume gas bumi yang dibutuhkan sekitar 12,69 mmscfd.
 
"Secara umum, kebutuhan atau volume gas bumi masing-masing daerah tidak banyak," kata Tubagus.

 
Berdasarkan kajian BPH Migas, Lhoksumawe membutuhkan 0,53 mmscfd gas bumi, Jambi 2,3 mmscfd Prabu Mulih 0,76 mmscfd, Semarang 2 mmscfd, Tarakan 1,7 mmscfd, Samarinda, 1 mmscfd, Balikpapan 3 mmscfd, Bonntang 1 mmscfd dan Sorong 0,4 mmscfd.

 
Tubagus menyatakan  pihaknya juga telah melakukan perbandingan antara penggunaan gas kota dengan penggunaan elpiji 3 kg, 12 kg dan minyak tanah.

"Perhitungan ekonomis kita bandingkan antara gas kota dengan LPG 3 kg, LPG 12 kg, dan minyak tanah," jelasnya.



Tubagus menyebutkan untuk Lhoksumawe, pemerintah per tahun bisa hemat subsidi minyak tanah Rp 21,52 miliar, Jambi Rp 93,1 miliar, Prabumulih Rp 30,73 miliar, Semarang Rp 80,78 miliar, Tarakan Rp 69,75 miliar, Samarinda Rp  42,4 miliar, Balikpapan Rp 124,8 miliar, Bontang Rp 41,95 miliar dan Sorong Rp 16 miliar.



"Hasil kajian ini akan kami komunikasikan ke pemerintah daerah," ungkapnya.



Tubagus menjelaskan pasokan gas untuk wilayah-wilayah tersebut sejauh ini tidak masalah karena ada sumber gas yang dekat atau bisa dihubungkan dengan pipa ke ruas transmisi terdekat.



"Misal ruas transmisi Grissik-Duri atau untuk Prabumulih, diambil dari pipa transmisi SSWJ," katanya.


(epi/lih)