.webp)
Komitmen pinjaman siaga (stand by loan) yang diterima pemerintah sebesar US$ 5 miliar dari Bank Dunia, ADB, Australia dan Jepang akan meningkatkan beban utang semakin berat.
Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan mengatakan pinjaman siaga melalui skema DDO (Deferred Drawdown Option) mensyaratkan penyesuaian kerangka makro ekonomi dan mengikuti program-program liberalisasi ekonomi.
"Padahal pelaksanaan agenda-agenda ekonomi pasar bebas dan penyaluran utang luar negeri merupakan penyebab dari hilangnya kedaulatan ekonomi sosial yang semakin tajam di Indonesia," ujarnya saat menggelar aksi anti utang di depan kantor Departemen Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (16/3/2009).
Dukungan pemerintah untuk menyetorkan modal tambahan kepada ADB sebesar Rp 400 miliar per tahun mulai 2010-2014 dinilai sebagai sikap keranjingan utang.
"Itu merupakan sikap keranjingan utang rezim neoliberal demi melayani kepuasan korporasi multinasional tanpa mempertimbangkan beban ekonomi dan sosial yang harus ditanggung oleh rakyat miskin khususnya kaum perempuan," tuturnya.
Dalam APBN 2009, dikatakannya pembayaran cicilan pokok dan bunga utang mencapai Rp 162 triliun. Dibandingkan anggaran untuk departemen-departemen teknis yang menangani hajat hidup orang banyak, porsi pembayaran utang masih sangat besar.
Departemen Pertanian hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp 8 triliun, Departemen Pendidikan Rp 62 triliun, Departemen Kesehatan Rp 20 triliun, Departemen Kelautan dan Perikanan Rp 3,4 triliun, dan Kementerian Lingkungan Hidup hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp 376 miliar.
"Selama ini pemerintah sangat patuh melayani pembayaran utang sesuai ketentuan, meski harus dengan mengorbankan porsi untuk kepentingan rakyat yang lebih strategis sesuai konstitusi, Padahal temuan BPK, KPK, dan BPKP telah menyatakan banyak dari proyek utang luar negeri telah diselewengkan alias korupsi," pungkasnya.
(dnl/qom)
