Negara Berkembang Hadapi Risiko Perpanjangan Utang

Negara Berkembang Hadapi Risiko Perpanjangan Utang

- detikFinance
Senin, 16 Mar 2009 14:01 WIB
Negara Berkembang Hadapi Risiko Perpanjangan Utang
Jakarta - Negara-negara berkembang, termasuk sektor swastanya akan menghadapi risiko dalam perpanjangan utang. Masalah ini akan segera didiskusikan dan dicari solusinya dalam pertemuan negara-negara maju dan berkembang G20 awal April mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, negara-negara berkembang yang termasuk dalam 'middle income' kini menghadapi 'roll over facility' atau risiko untuk memperpanjang utang-utangnya, terutama sektor swasta.

"Kalau publik seperti saya, utang kita sudah very much calculated dan kita sudah hitung nggak ada masalah," ujar Sri Mulyani di kantor presiden, Jakarta, Senin (16/3/2009).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun kondisi berbeda di alami oleh sektor swasta yang akan kesulitan mendapatkan pendanaan karena bank-bank di Amerika dan Eropa yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan, saat ini sedang berada dalam kondisi 'sakit'.

"Mereka nggak bisa lagi memberikan kredit baru, sehingga kalau ada utang jatuh tempo, mereka minta dibayar. Meskipun banyak di dalam dunia bisnis, begitu ada utang mau jatuh tempo dia mencoba melakukan rolling over atau dibayar kemudian menerbitkan utang baru," ujarnya.

"Nah, menerbitkan utang baru atau di-roll over menjadi sangat tidak mungkin kalau bank-bank di Amerika sakit," tambah Sri Mulyani lagi.

Dengan fakta-fakta tersebut di atas, lanjut Menkeu, G20 sangat berkomitmen untuk mengupayakan bank-bank besar tersebut bisa sehat kembali.

"Menkeu AS Timothy Geithner mengatakan komitmen pemerintah Amerika sangat kuat untuk segera mengeluarkan detail plan itu minggu depan, beserta resources yang dimiliki itu untuk making sure bahwa bank-bank di sana segera sehat lagi, kalau bank sehat maka mereka bisa mulai lending lagi sehingga dunia bisa akan terbebas dari masalah ini," urainya.

Langkah kedua adalah membuat fasilitas untuk negara-negara yang menghadapi roll over risk ini.

"Nah ini yang masih sangat baru. Jadi ini masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Pertemuan berikutnya kan antara kepala negara, kalau di tingkat kepala negara  sudah keluar satu statement yang memberikan blessing maka dia working-nya ke teknikalnya akan jauh lebih mudah," tambahnya lagi.

(qom/ir)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads