Pertamina Minta Pembebasan Pajak untuk Bangun Kilang

Jakarta - Pertamina meminta pembebasan pajak (zero tax) untuk pembangunan kilang baru sebagai bentuk insentif yang diberikan pemerintah.

Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro usai menghadiri Conference & Workshop Indonesia Coal 2009, 'Save Coal 2009' di Hotel Grand Melia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (18/3/2009).

"Kemarin usulan Pertamina zero tax. Tapi apakah itu mungkin ini yang harus dijaga jangan sampai melanggar per Undang-undangan,"ujar Purnomo.

Namun apakah pemerintah akan memberikan tambahan insentif tersebut, hal itu harus dibicarakan dengan Menteri Keuangan.

"Kita sudah kasih insentif fiskal sesuai PP 62, lalu ada tambahan lagi misalnya diberi zero tax. Nah itu, kembali ke Menteri Keuangan apakah dimungkinkan diberlakukan atau tidak," ungkap Purnomo.

Purnomo menuturkan pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan BKPM untuk mengkaji insentif lain yang bisa diberikan kepada Pertamina.

"Saya sudah bicara dengan Kepala BKPM. BKPM akan membuat tim dengan Pertamina untuk melihat insentif apa lagi yang bisa diberikan," paparnya.

Purnomo mengatakan saat ini Pertamina telah berkomitmen membangun tiga kilang baru yaitu Bojonegara, Balongan dan Tuban.

"Ada juga kilang yang kecil-kecil, salah satunya di Muba sekitar 500 barel per hari, di Cepu ada kilang Humpus, saya minta dioptimalkan kemudian di Tuban yang sudah dikonversi dari petrokimia jadi kilang BBM. Lalu receiving Balongan 50.000 barel per hari. Di Cepu untuk produksi 20.000 barel per hari yang awal produksi. Jadi kita punya tambahan 100.000 KL dikumpul-kumpulin," jelasnya.

Purnomo menambahkan tambahan kilang tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan BBM yang mencapai 1,1 juta barel per hari terus tumbuh hingga sebesar 5% per tahun.

"Jadi tiap tahun tambahannya 55.000 barel per hari. Jadi kalau tiap 3 atau 4 tahun sekali tambahannya 200.000 bph untuk BBM. Tapi ada pilihan tiga yaitu apa impor, bangun kilang atau sebagian bangun dan impor. Jadi kombinasi (bangun dan impor) itu yang akan kita lakukan," tutur Purnomo. (epi/lih)