Stimulus Infrastruktur Rp 12,2 Triliun Masih Banyak Hambatan

Jakarta - Stimulus fiskal untuk sektor infrastuktur terancam tertunda. Karena hingga kini pemerintah masih perlu membahas ulang pengalokasian stimulus dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Demikian disampaikan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta seusai Peluncuran Public Private Parrnership (PPP) Book dan Fungsionalisasi Pusat Kerjasana Pemerintah dan Swasta (PKPS), Jakarta, Rabu (25/3/2009).

"Nanti kita akan mellihat bisa tidak April ini karena ada hambatan-hambatan," ujar Paskah.

Paskah menjelaskan sebelumnya pemerintah dan DPR telah menyetujui pengalokasian stimulus infrastruktur sebesar Rp 12, 2 triliun untuk mendukung RKP 2009.

"Sebagian besar proyek itu kan proyek daerah. Kalau proyek daerah itu kan dananya tidak boleh dari pemerintah. Ini yang menjadi masalah," ujarnya.

Paskah menjelaskan, pemerintah dan Panitia Anggaran DPR telah membahas hal ini dengan BPK agar tidak menimbulkan masalah. BPK sebenarnya sudah tidak ada masalah, namun belum ada pernyataan tertulis secara resmi.

"Jadi tidak ada yang berani, nanti bisa repot, kan bisa dianggap penemuan," pungkasnya.

(dru/qom)