Memalukan, Indonesia Beli Listrik Malaysia

Yogyakarta, - Indonesia dalam hal ini Perusahaan Listrik Negara (PLN) berniat membeli listrik dari negara tetangga Malaysia untuk mencukupi kebutuhan listrik di perbatasan. Hal ini dinilai memalukan karena seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan energi lain seperti energi surya, air ataupun angin untuk mencukupi kebutuhan listrik yang belum dialiri listrik PLN.

Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sudiartono dalam acara diskusi energi terbarukan di Ruang Multimedia, Kantor Pusat UGM, Bulaksumur, Jumat (27/3/2009).

"Kalau PLN jadi membeli listrik dari Malaysia untuk mencukupi di perbatasan-perbatasan di Kalimantan, ini sungguh memalukan. Masih ada sumberdaya daya alam atau energi lain yang bisa dimanfaatkan," kata Sudiartono.

Dia mengatakan energi yang bisa dimanfaatkan misalnya energi surya atau dengan memasang panel-panel surya di wilayah-wilayah terpencil yang tak terjangkau aliran PLN. Selain itu, wilayah Kalimantan yang memiliki banyak sungai-sungai besar juga bisa dimanfaatkan energinya.

Menurut dia, sungai-sungai di Kalimantan seperti Barito, Mahakam dinilai masih potensial untuk dimanfaatkan energinya sebagai pembangkit tenaga listrik.

Hanya saja, para pakar di bidang hidrologi, listrik dan mesin belum banyak yang berusaha menciptakan teknologi tersebut.

"Hanya saja untuk mengubah aliran air dengan masa yang besar untuk menjadi energi yang besar memang membutuhkan tidak sedikit. Namun itu perlu dicoba dan dilakukan. Tidak hanya dengan model air terjun atau turbin," kata staf pengajar Fakultas MIPA UGM itu.

Sementara itu program development PSE UGM, Rita Kristyani menambahkan pengembangan tenaga listrik mikrohidro, surya dan energi lain masih potensial dikembangkan.

Namun pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM) kurang optimal dan sering terbengkelai. Hal ini disebabkan saat pemanfaatan dan pemeliharaan tidak melibatkan masyarakat. Padahal mikrohidro lebih murah dibanding memakai batubara atau BBM serta untuk konservasi hutan lindung.

"Kasus seperti ini banyak terjadi seperti di Kalimantan, satu tahun setelah diresmikan langsung mangkrak, karena tak ada transfer knowledge," pungkas Rita.

(bgs/lih)