Depkeu Diminta Talangi Selisih Harga Gas

Jakarta - Produsen gas tak perlu ragu lagi memasok konsumen dalam negeri. Pasalnya, pemerintah tengah menggodok wacana agar ada subsidi untuk menalangi ketidakmampuan konsumen dalam negeri dalam membeli gas.

Artinya, jika ada perusahaan dalam negeri yang tidak mampu membeli gas sesuai harga keekonomiannya, maka selisih harganya diharapkan bisa dibayarkan pemerintah.

Seperti gas dari lapangan Tangguh (Papua) yang kini jadi incaran banyak perusahaan dalam negeri, terutama BUMN pupuk, yaitu Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Menurut Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, pihaknya meminta agar BP Migas mengalokasikan gas untuk memenuhi semua kebutuhan PIM. Jika ternyata PIM tidak mampu membayar sesuai harga keekonomian, maka pemerintah diharapkan bisa mensubsidi.

"Yang mereka minta kan sebetulnya gas untuk PIM 1. Padahal PIM 2 juga butuh. Saya katakan sama BP Migas kalau keduanya mau jalan, ya sudah lah kasihkan saja semuanya. Harganya kalau ada selisih nanti dibayarkan oleh Depkeu," katanya di Gedung Departemen ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (27/3/2009).

Seperti diketahui, PIM sangat membutuhkan gas sebagai bahan baku membuat pupuk. Gas dari lapangan Tangguh jadi memungkinkan untuk dialokasikan bagi domestik karena pengirimannya ke Fujian sudah digantikan oleh Bontang.

"Yang penting LNG Bontang itu semuanya bisa diserap dan tidak sampai mengganggu lapangan gas. Karena kalau ini sampai terganggu kita akan mengalami kesulitan," katanya.

Seperti diketahui, kilang Bontang tengah mengalami oversupply karena terjadi pengurangan permintaan dari 3 negara konsumennya. Pengurangan konsumsi yang terjadi mencapai 12 kargo LNG.

"Sampai sekarang masih 12 kargo. Jadi PIM 1 dan 2 sebisa mungkin dipenuhi tetapi dengan catatan produksinya itu sendiri pemasarannya dilakukan oleh mereka. Karena ketakutan kita masa panen itu sudah lewat, kalau ada kelebihan harus mereka jual sendiri," katanya.

(lih/ir)