PU Bikin 2 Opsi untuk Situ Gintung

Jakarta - Departemen Pekerjaan Umum memiliki dua opsi terkait kontruksi tanggul Situ Gintung yang jebol. Kedua opsi tersebut yaitu merenovasi atau merekonstruksi tanggul danau yang berada di Tangerang Selatan tersebut.

"Ini ada dua opsi, apakah renovasi atau rekontruksi," ujar Direktur Sungai Danau dan Waduk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Widagdo saat berbincang dengan detikFinance, Sabtu (28/3/2009).

Widagdo menyatakan saat ini pihaknya tengah mengkaji dua opsi tersebut. Kalaupun salah satu opsi dipilih, tetap kekuatan tanggul harus diperhitungkan.

"Ini kan memerlukan kajian disainnya seperti apa. Hasil dari perencanaannya itu harus betul-betul mampu antisiapsi kondisi yang luar biasa," ungkapnya.

Untuk melakukan pengkajian tersebut, Widagdo mengaku pihaknya telah melibatkan ahli geologi dari Jepang. "Kita teliti geologinya dengan Jepang sebagai mitra dikolaborasikan dengan ahli geologi dari Indonesia supaya hasilnya lebih mantap. Saya berharap ini bisa segera diselesaikan dalam tahun ini," ujarnya.

Widagdo menjelaskan jika akan dibangun tanggul tersebut akan membutuhkan waktu satu tahun. Terkait besaran angkanya, Widagdo menyatakan dirinya masih belum bisa memastikannya.

"Itu tergantung apakah kita pakai tanggul tanah, tanggul benton atau kombinasi kedua-duanya," paparnya.

Terkait sumber dana yang akan dialokasikan untuk Situ Gintung, Widagdo mengatakan pihaknya akan merealokasikan dana dari proyek-proyek yang kemungkinan bisa ditunda pengerjaannya.

"Misal kita punya suatu program yang bisa ditunda karena ini begitu mendesak kita realokasikan dananya ke Situ Gintung," katanya.

Selama proses ini berlangsung, Widadgo mengatakan pihaknya akan melakukan suatu tindakan tanggap darurat untuk mengamankan supaya longsoran itu tidak menjadi lebih luas dan mengarahkan aliran air tidak kemana-mana.

"Jadi ada semacam pilot panel (aliran pengarah) yang dimana di sisi kanan dan kirinya kami pasang beronjong-beronjong supaya tidak kemana-mana. Kita usulkan ke pemerintah daerah dan instansi terkait bagaimana penataan pemukiman yang harus melihat kepentingan lingkungan," papar Widagdo.

(epi/ir)