Pemerintah masih mengkaji kemungkinan untuk menurunkan lagi setoran dividen yang akan diambil dari beberapa perusahaan plat merah. Salah satunya adalah dividen dari BUMN perbankan.
Demikian hal itu dikemukakan oleh Sekretaris Kementerian Negara BUMN M Said Didu di kantornya, Gedung Garuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (2/4/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dividen BUMN tahun lalu, terbantu oleh interim Pertamina sebesar Rp 3 triliun serta DMO-nya Rp 1,7 triliun. Menurutnya, bisa saja pemerintah mengambil opsi seperti ini lagi.
Sebelumnya, pemerintah sudah menurunkan target dividen BUMN di APBN 2009 menjadi Rp 26,1 triliun lebih kecil dari setoran tahun sebelumnya sebesar Rp 30,8 triliun.
Penurunan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi penurunan target laba seluruh perusahaan negara di tahun 2008.
"Untuk penurunan dividen akan kita pertimbangkan usulan mereka (BUMN) tapi harus lihat kewajiban mereka juga," ujarnya.
Ia mengatakan, Kementerian Negara BUMN saat ini sedang menggodok BUMN mana saja yang dividennya masih bisa dikurangi dan mana yang akan ditambah porsinya. Ia memastikan, hanya lima BUMN saja yang tidak akan ditarik dividen seperti tahun-tahun sebelumnya.
Lima perusahaan itu antara lain, PT Asuransi Kesehatan Indonesia, Perum Perhutani, PT Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Asuransi ABRI (Asabri) dan PT Taspen.
Dividen Perbankan
Said menambahkan, saat ini pihaknya sudah mengantongi jumlah dividen yang ditarik dari BUMN perbankan. Namun sayang, ia enggan merinci berapa total dividennya karena harus disetujui oleh pemegang saham minoritas.
"Mereka semua minta (dividen) 25 persen. Sudah ada titik paling pas antara kewajiban dan kebutuhan mereka," katanya.
(ang/lih)











































