Pemerintah Bisa Tunjuk BUMN Beli Newmont

Jakarta - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mensinyalir kesepakatan yang dilakukan bersama Departemen Keuangan dan Departemen Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) bisa menunjuk langsung salah satu BUMN untuk membeli 17 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara.
 
Dengan begitu, maka BUMN yang akan ditunjuk tidak perlu melewati proses lain seperti yang dilakukan oleh perusahaan swasta.
 
Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di kantornya, Gedung Garuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (2/4/2009) malam.
 
"Hak pertama itu kan kepada pemerintah. Nanti pemerintah bisa menunjuk BUMN. Prioritas utama harus seperti itu, menunjuk BUMN untuk mewakili pemerintah," katanya.
 
Saat ini, ia mengatakan sudah ada beberapa BUMN yang mempersiapkan diri untuk mengambil alih sebagian kepemilikan saham Newmont tersebut. Termasuk salah satunya menyiapkan sejumlah dana yang diperlukan dalam aksi korporasi tersebut.
 
"Bagi BUMN, sekarang ini tergantung harganya juga. Tapi mereka sedang mempersiapkan diri lah semua untuk melihat kemungkinan-kemungkinan ya," jelasnya.
 
Sedangkan mengenai dana yang akan digunakan, ia mengatakan sepenuhnya akan diambil dari BUMN yang bersangkutan karena pemerintah tidak memiliki alokasi dana untuk membeli saham Newmont itu.
 
"Dananya sudah oke," ungkapnya.
 
Pemerintah memiliki tiga perusahaan tambang, yaitu PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Timah Tbk (TINS) dan PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA). Nama yang paling sering disebut-sebut akan masuk ke dalam Newmont adalah Antam.
 
Namun Sofyan bersikukuh untuk tidak membocorkan perusahaan plat merah mana yang akan ditunjuk pemerintah. "Pokoknya ada BUMN yang sedang menyiapkan diri lah," imbuhnya.

(ang/ir)