Utang Luar Negeri Pemerintah US$ 10,1 Miliar Jatuh Tempo 2009

Jakarta - Utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo di tahun 2009 mencapai US$ 10,1 miliar atau sekitar Rp 95 triliun (kurs APBN 2009 9.400/US$). Utang tersebut terdiri dari pokok utang US$ 7,1 miliar dan bunga utang US$ 3 miliar.

Demikian "Laporan Perekonomian Indonesia 2008" yang dipublikasikan Bank Indonesia, Senin (6/4/2009).

Sebagian pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah tersebut akan dibiayai dari APBN 2009. Dari sisi inflow APBN, pada tahun 2009 Pemerintah telah merencanakan untuk melakukan penarikan pinjaman baru sebesar US$ 9,1 miliar, yang antara lain akan digunakan untuk pembayaran ULN Pemerintah.

Sebagian dari pinjaman tersebut diperoleh dari kreditor multilateral dan bilateral dalam bentuk pinjaman program dan proyek senilai US$ 5,8 miliar  dan sebesar US$ 3,3 miliar direncanakan diperoleh melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan sukuk dalam valuta asing.

Sementara untuk keperluan berjaga-jaga, pemerintah telah mendapatkan komitmen pinjaman standby loan atau deffered drawdown option dari kreditur multilateral dan bilateral sebesar 6,5 miliar dolar AS. Beberapa lembaga internasional dan negara yang telah memberikan kepastian komitmen adalah:

• Bank Dunia US$ 2 miliar
• Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Australia masing-masing US$ 1 miliar
• Pemerintah Jepang US$ 1,5 miliar.
• Sementara untuk IDB dan Perancis masih dalam tahap penjajakan, masing-masing sebesar US$ 0,5 miliar.

Utang Luar Negeri Swasta

Sementara untuk ULN swasta Indonesia yang akan jatuh tempo pada tahun 2009 mencapai US$ 17,4 miliar. Angka tersebut 63,3% dari total ULN jangka pendek Indonesia yang mencapai US$ 27,5 miliar. Total posisi ULN swasta mencapai US$ 60,6 miliar.

Kewajiban pembayaran ULN Swasta didominasi oleh pembayaran ULN non bank (korporasi) sebesar US$ 14,3 miliar (82,2 %). Sementara sisanya merupakan kewajiban pembayaran ULN bank sebesar US$ 3,1 miliar (17,8 %).

Dalam laporan tersebut dikatakan, jumlah kewajiban pembayaran ULN swasta 2009 tidak sepenuhnya menggambarkan magnitude tekanan terhadap nilai tukar. Pengalaman krisis 1997 telah memberikan pelajaran yang berharga bagi swasta Indonesia untuk mengamankan eksposur kewajiban valuta asing. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjual produk dalam valuta asing baik khususnya untuk ekspor (natural hedge).

Di samping itu, ULN Swasta memiliki karakteristik berupa fleksibilitas pembayaran ULN dengan tersedianya opsi menunda jadwal pembayaran jika dana masih dibutuhkan untuk modal kerja serta melakukan rollover atau rescheduling. Fleksibilitas tersebut terutama diberikan oleh kreditur yang memiliki hubungan kepemilikan yaitu ULN yang diperoleh dari perusahaan induk dan afiliasi, serta ULN yang dilakukan perusahaan asing dan campuran di Indonesia. (qom/ir)