Pekerjaan Rumah Calon Pemimpin Indonesia

Jakarta - Berdasarkan hasil penghitungan sementara pemilu legislatif 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono boleh jadi akan kembali memimpin Republik ini dalam lima tahun ke depan. Namun menurut pengamat ekonomi, siapa pun yang memimpin nanti punya pekerjaan rumah yang sangat berat yaitu pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan investasi.

"Jadi secara ekonomi makro kemenangan Demokrat sangat positif. Ini menunjukan masih banyak orang yang percaya kepada SBY karena mereka tidak mau mengambil resiko dari pada kalau ganti Presiden baru nanti berubah sama sekali maka lebih baik dilanjutkan saja," ujar ekonom INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Aviliani saat berbincang dengan detikFinance, Minggu (12/4/2009).

Aviliani mengatakan, seandainya SBY melanjutkan kepemimpinannya pada periode mendatang, ia memiliki pekerjaan rumah cukup berat yang harus diselesaikan SBY dalam lima tahun kedepan yaitu pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang jumlahnya masih sangat besar.

"Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran selama empat tahun ini tidak signifikan. Makanya orang punya harapan banyak agar janji-janji selama masa kampanye dipenuhi," ungkap Aviliani.

Di sisi investasi, Avi menyatakan dalam empat tahun terakhir tidak mengalami peningkatan namun malah menurun. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia disokong dengan pertumbuhan di sektor konsumsi. Dalam empat tahun terakhir, kontribusi sektor konsumsi meningkat dari 60% menjadi 68% dari GDP.

"Sedangkan untuk investasi, kontribusinya malah turun dari 26% ke 22% dari GDP. Saya melihat investasi di sektor riil kurang," jelasnya.

Aviliani menjelaskan tiga sektor yang harus menjadi prioritas SBY adalah  sektor pertanian, pertambangan dan manufaktur. Ketiga sektor ini merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja namun sayangnya pertumbuhannya relatif kecil.

"Padahal jika terjadi kemandirian pangan dan energi maka peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan dapat dihindari," kata Aviliani.

Aviliani menegaskan Presiden SBY juga harus memiliki karakter kepemimpinan yang kuat untuk memimpin para kepala-kepala daerah agar tercipta koordinasi yang solid dalam menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.
"Kan tidak semuanya kepala daerah berasal dari Partai Demokrat. Agar tidak terjadi penolakan terhadap program pemerintah pusat, maka SBY harus memiliki leadership untuk mendorong otonomi daerah ke arah yang benar. Sebab kebijakan yang dibuat pemerintah pusat akan sia-sia jika tidak didukung oleh daerah," papar Aviliani.

(epi/dro)