Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono usai Acara Penandatangaan MoU pengawasan distribusi minyak tanah bersubsidi di Provinsi Gorontalo antara BPH Migas dengan Gubernur Gorontalo, di Kantor BPH Migas, Jalan Tendean, Jakarta, Senin (13/4/2009).
"Kemungkinan untuk Gorontalo gas kota juga bisa dilakukan pengkajian," ujar Kepala BPH Migas Tubagus Haryono.
Untuk gasnya, lanjut Tubagus, bisa disalurkan dari lapangan Donggi dengan membangun LNG receiving terminal. Jika lokasi dirasa terlalu jauh atau mencapai 250 km, maka bisa menggunakan Compressed
Natural Gas (CNG).
Tubagus menjelaskan untuk realisasikan hal ini pihaknya akan berkerjasama dengan BP Migas, dan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yang memiliki kewenangan.
"Untuk gas kota dananya digunakan dari APBN, terutama untuk infrastrukturnya,"kata Tubagus.
Senada dengan Tubagus, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad mendukung usulan tersebut. "Jika gas kota dibangun maka gasnya bisa diambil dari Donggi. Lagipula penduduk saya cuma 1 juta lebih," tegas Fadel.
Fadel menambahkan saat ini kebutuhan premium di Gorontalo 52.000 KL, solar 98.000 KL, minyak tanah 30.000 KL.
"Kita masih kurang tapi diatur sedemikian rupa," ungkapnya.
(epi/lih)










































