Proyek Molor, Beban Utang Luar Negeri Membengkak Rp 2 Triliun

Jakarta - Pengelolaan pinjaman luar negeri dinilai lemah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya beban biaya tambahan minimal senilai Rp 2 triliun terkait keterlambatan pelaksanaan proyek yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri.
 
Demikian disampaikan Ketua BPK Anwar Nasution dalam pidatonya pada penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun Anggaran 2008 pada kepada DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2009).
 
"Dari hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan pinjaman luar negeri dapat disimpulkan sistem pengendalian atas pengelolaan pinjaman luar negeri yang berkaitan dengan realisasi pinjaman, monitoring rekening khusus, dan pencatatan barang milik negara masih lemah," tuturnya.

Anwar menuturkan klausul mengenai biaya asuransi, biaya komitmen, dan biaya jasa bank penatausahaan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian menambah beban keuangan negara minimal Rp 36 miliar.

"Lemahnya perencanaan, koordinasi, dan monitoring mengakibatkan beberapa hasil proyek yang didanai dari pinjaman luar negeri senilai Rp 438 miliar tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, serta adanya tambahan biaya minimal Rp 2 triliun terkait keterlambatan pelaksanaan proyek," katanya.
 
Hasil pemeriksaan BPK yang perlu mendapat perhatian serius dari entitas terkait adalah terkait pencatatan pinjaman luar negeri.
 
"Sistem pencatatan pinjaman luar negeri belum dapat menghasilkan informasi mengenai pinjaman luar negeri secara handal sehingga tidak ada sumber informasi mengenai posisi dan penarikan pinjaman yang dapat dipercepat untuk dapat digunakan pemerintah dalam pengambilan keputusan secara meyakinkan," pungkas Anwar.

(dnl/lih)