Pemerintah Stop Beli Tanah dan Bangun Gedung Baru

Jakarta - Tahun 2010 pemerintah akan menghentikan anggaran untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung baru pemerintahan. Hal ini dilakukan karena arah kebijakan ekonomi di 2010 ditujukan untuk pemulihan ekonomi pasca krisis ekonomi global yang menerpa sepanjang 2009.

Hal ini dikatakan oleh Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta ketika ditemui di kantornya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (22/4/2009).

"Untuk pembelian tanah atau pembangunan gedung baru sebaiknya dimoratorium saja, karena arah perekonomian 2010 adalah pemulihan ekonomi," ujarnya.

Paskah mengatakan, pilar APBN 2010 adalah alokasi anggaran akan diarahkan kepada stimulus fiskal dan JPS (Jaring Pengaman Sosial).

"Program seperti raskin (beras miskin) akan tetap ada, begitu juga berbagai subsidi," imbuhnya.

Dikatakannya untuk 2010 anggaran pemerintahan akan difokuskan pada pengoptimalan dana sehingga pengeluaran belanja pemerintah yang sifatnya kurang prioritas akan 'dibuang'.

"Belanja kurang prioritas harus dibuang, seperti kajian, penelitian tidak perlu, workshop, seminar, perjalanan luar negeri yang tidak perlu. Walau
belanja modal, pengadaan tanah dan gedung dimoratorium dulu saja, kecuali yang multiyears. Untuk yang baru, hentikan dulu. Kalau mendesak sewa saja. Kendaraan dinas juga dilihat kembali," tuturnya.

Dijelaskan Paskah, untuk anggaran tahun 2009, pemerintah akan memperoleh dana optimalisasi sekitar Rp 21 triliun yang akan bisa digunakan untuk anggaran pada tahun 2010.

"Dana ini akan dimanfaatkan untuk stimulus, kenaikan kinerja Kejaksaan,
Alutisista, remunerasi, dan PNPM. Dana optimalisasi ini mengurangi untuk defisit 2010. Anggaran 2009 ada kegiatan yang sudah selesai. Ada kelebihan dana. Akan dipakai di 2010," katanya.

Dana hasil optimalisasi sebesar Rp 21 triliun ini mayoritas akan dialokasikan
untuk pembiayaan stimulus fiskal di 2010.

"Untuk stimulus 2010, berdasarkan evaluasi 2009, akan diarahkan kepada
infrastruktur, cash transfer, pokoknya mana yang instan dirasakan masyarakat," tukasnya.

(dnl/lih)