Menkeu Berharap DPR Segera Kembali Beraktivitas

Jakarta - Pecahnya koalisi partai politik besar dalam Pemilu 2009, diharapkan tidak mengganggu
hubungan antara pemerintah dengan DPR.

Proses pengambilan keputusan di DPR diharap tetap berjalan baik, khususnya dalam proses penyelesaian Undang-Undang di bidang ekonomi.

Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani
saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis malam (23/4/2009).

"Komunikasi kita dengan semua anggota DPR dan partai-partai politik memiliki tuags
konstitusional untuk menyelesaikan tugas legislasi sampai dengan Oktober 2009," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan pada dasarnya setiap partai politik mengedepankan kepentingan
bersama dan masyarakat.

"Kalau memang itu adalah legislasi yang memang dibutuhkan oleh keseluruhan perekonomian atau negara ini untuk selalu siap dalam mengantisipasi dalam menangani berbagai kemungkinan masalah, saya rasa mungkin akan tetap diprioritaskan," katanya.

Sri Mulyani mengatakan masa pemilu saat ini memang agak mengganggu jadwal kerja DPR, namun pemerintah akan terus melakukan komunikasi dengan DPR.

"Beberapa minggu ini DPR belum menunjukkan aktivitas untuk rapat kerja, tentunya kita dalam hal ini Komisi XI dengan Menteri Keuangan akan melakukan komunikasi agar berbagai agenda yang masih harus dibahas dengan Komisi XI atau Panitia Anggaran tetap bisa berjalan sesuai dengan schedule," paparnya.

"Kalau masalah politik saya sih selama ini menganggap Dewan dalam menyikapi terutama dalam penyelesaian RUU bisa mengedepankan kepentingan masyarakat dan bangsa," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin Bambang Soesatyo kepada detikFinance mengatakan kalangan pengusaha mengharapkan keputusan Partai Golkar untuk berpisah dengan Partai Demokrat tidak mengganggu kinerja pemerintahan SBY-JK.

"Elit politik sebaiknya dapat menahan diri agar pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik sebagaimana yg diharapkan," jelasnya.

Bambang mengatakan persaingan yang terjadi antara para elit politik pada pemilu bisa menjadi sinyal buruk yang berpengaruh pada kinerja IHSG dan nilai tukar rupiah.
 
"Kalangan pengusaha juga mengharapkan SBY segera mengumumkan cawapres-nya agar pasar mendapat kepastian dan situasi politik mereda," ujarnya.

Menurutnya berakhirnya koalisi antara SBY-JK agak di luar dugaan komunitas pengusaha. "Ada kecenderungan berkembangnya ketidakpastian baru, karena para pengusaha harus dan mulai menebak-nebak prospek kepemimpinan nasional pasca Pilpres 2009," katanya.

Dikatakannya, berakhirnya koalisi Golkar dan Demokrat di luar  dugaan karena selama ini komunitas pengusaha berasumsi koalisi Demokrat-Golkar (Sby-JK) akan berlanjut.

"Kalau ternyata koalisi itu berakhir, pengusaha terpaksa harus menunggu perkembangan. Keterkejutan dunia usaha itu jelas tercermin pada melemahnya nilai tukar rupiah dan IHSG di BEI," pungkasnya.

(dnl/qom)