Penandatanganan dilakukan antara Dirut PLN Fahmi Mochtar dengan Dirut 23 BPD tersebut di gedung depkeu, Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (24/4/2009). Acara tersebut disaksikan oleh Menkeu, dan Gubernur dimana BPD tersebut berdomisili.
Perjanjian tersebut terdiri dari dua paket. Paket pertama pembiayaan menggunakan porsi rupiah, dan paket kedua pinjaman rupiah untuk pembiayaan porsi dolar AS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tenor perjanjian kredit untuk 13 PLTU itu selama 10 tahun termasuk masa tenggang 3 tahun. Suku bunga yang dikenakan adalah floating berbasis JIBOR.
Ke-13 proyek yang didanai itu merupakan proyek 10.000 MW tahap pertama yang berlokasi di luar Jawa. Sehingga pinjaman ini dijamin oleh pemerintah dan merupakan pilihan investasi baru bagi BPD yang langsung terkait dengan pembangunan daerah yang langsung dirasakan masyarakat luas.
Ke-23 proyek itu adalah:
PLTU Meulaboh-NAD, paket 1 Rp 614,33 miliar
PLTU 2 Kupang-NTT, Paket 1 Rp 134,53 miliar dan paket 2 Rp 280,98 miliar (dengan nilai tukar Rp 11.542/USD)
PLTU 1 Bima-NTB, paket 1 Rp 120,49 miliar dan paket 2 Rp 101,17 miliar.
PLTU 2 Kalbar, paket 1 Rp 172,03 miliar dan paket 2 Rp 369,28 miliar
PLTU 4 Bangka Belitung, paket 1 Rp 142,188 miliar dan paket 2 Rp 286,84 miliar
PLTU Tidore-Malut, paket 1 Rp 100,35 miliar dan paket 2 Rp 118,4 miliar
PLTU Kendari-Sulteng, paket 2 Rp 123, 3 miliar
PLTU 1 Ende-NTT, paket 2 Rp 94,7 miliar
PLTU 2 Amurang-Sulut, paket 2 Rp 324,7 miliar
PLTU Gorontalo, paket 2 Rp 310,128 miliar.
PLTU 2 Lombok, paket 2 Rp 285,49 miliar
PLTU 1 Kalteng Rp 744,68 miliar.
Dirut PLN Fahmi Mochtar menjelaskan, pendanaan dari BPD ini adalah yang pertama kalinya dalam sejarah kelistrikan nasional.
"Oleh karena itu kita sebut 13 PLTU ini PLTU merah putih. Pendanaan ini langkah maju dan tidak lanjut 10.000 mw tahap pertama," katanya.
Pembangunan PLTU ini merupakan bagian upaya PLN untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan BBM yang pada akhirnya mengurangi subsidi.
"Kami berterimakasih ke Menkeu yang sudah memberikan dukungan ke PLN dengan memberi jaminan kepada kami. Apalagi kondisi keuangan PLN maih pas-pasan," katanya.
Sementara Ketua Umum Asbanda Winny E Hassan menyatakan, BPD akan siap membantu sektor kelistrikan karena manfaatnya juga untuk masyarakat daerah.
"Kita tetap bersyukur dalam krisis BPD bisa berkomitmen membantu pembangunan daerah. Ketersediaan energi kami anggap penting mendapatkan pendanaan," katanya.
(ir/ir)











































