RI Tak Bisa Lagi Dapat Pinjaman Lunak ADB

Jakarta - Persentase utang pemerintah kepada Asian Development Bank (ADB) dalam lima tahun terakhir terus meningkat. Jika pada 2003 porsi pinjaman dari ADB sebesar 6,5%, maka pada 2008 utang ke ADB mencapai 7,3%.
 
External Relations Officer ADB Indonesia Ayun Sundari mengatakan kontribusi ADB terhadap total pinjaman pemerintah pada akhir 2008 sebesar 7,3% atau sebesar US$ 10,9 miliar. Jumlah ini naik dari posisi pada tahun 2003 yang sebesar 6,5% atau US$ 8,8 miliar.
 
"Jumlah utang pemerintah ke ADB tersebut sedikit lebih kecil dibanding pinjaman dari Bank Dunia. Kalau utang pemerintah kepada Bank Dunia yang juga melebihi 7,3%. Tapi masih di kisaran 7%" katanya dalam jumpa pers di ruang Loka Sawala kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (27/4/2009).
 
Saat ini semenjak credit rating Indonesia membaik karena kinerja pengelolaan makro ekonomi yang baik, maka Indonesia tidak lagi mendapatkan pinjaman lunak dari ADB. Lembaga rating Fitch memberi rating BB-, begitu juga Standard and Poors yang memberi rating BB-.
 
Kemudian sejak beberapa tahun lalu Indonesia sudah tidak bisa lagi menerima pinjaman lunak dari ADB karena pendapatan perkapita sudah berada di atas 2.000 dolar per tahun.
 
Pinjaman dari ADB terhitung komersial dengan masa pembayaran maksimal 20 tahun, dan bunga Libor plus 0,20% per tahun. "Jika pemerintah terbitkan bond (obligasi) pasti bunganya lebih tinggi. Namun jika pinjam ke lembaga donor biaya politiknya lebih mahal, tapi ongkos bunga lebih murah," katanya.
 
Rasio utang Indonesia terhadap PDB pada tahun 2008 terus menurun lebih dari 56,3% pada 2003 menjadi 33,2% pada 2008.

(dnl/lih)