.webp)
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE), J Purwono, dalam Seminar 'Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Koperasi atau Badan Usaha Lain, di Gedung ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (29/4/2009).
"Kami minta PLN mendata ulang dan menegosiasi proyek-proyek yang terkendala tersebut, lalu disampaikan ke Menteri ESDM untuk mendapatkan persetujuan," ujar Purwono.
Proyek-proyek tersebut, lanjut Purwono, nantinya akan ditangani secara khusus oleh pemerintah melalui PLN sebagaimana diatur dalam.
"Dengan penanganan yang khusus ini diharapkan proyek IPP yang macet bisa semakin cepat terealisasi," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro Purnomo menjelaskan saat ini sudah ada 143 IPP yang mengajukan proposal untuk membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 30 ribu MW, namun baru 4.300 MW (14 persen) yang telah beroperasi.
"Hanya 19 proyek dengan kapasitas 4.300 MW yang atau sekitar 14 persennya yang berhasil dikembangkan," ungkapnya.
Menurut Purnomo, hal tersebut disebabkan antara lain harga listrik yang tidak layak mendapat pendanaan perbankan, pengembang yang tidak kredibel, dan bahan baku yang melonjak.
Purnomo menambahkan saat ini pertumbuhan permintaan listrik terus meningkat sebesar 9 persen per tahun. Untuk itu peranan IPP dalam pembangunan pembangkit tersebut sangat diperlukan.
"Pada tahun 2010, beban puncak akan mencapai 30.000 MW di 2010 makanya proyek pembangkit listrik tahap I dan II dilakukan," paparnya.
(epi/lih)
