Permintaan itu disampaikan Menkeu kepada para pejabat daerah dalam acara Musyawarah Nasional III Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (29/4/2009).
"Sebagai bupati anda harus bisa melayani masyarakat dengan pernah, seperti perbaikan sekolah dan juga wajib belajar 9 tahun merupakah tugas anda sekalian. Anggaran pendidikan sudah melonjak tinggi hampir 5 kali lipat pada 2009 ini, tapi masih ada sekolah-sekolah yang bocor atau rusak. Itu adalah tugas anda semua," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada 2009 pemerintah pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 207,413 triliun atau 21% dari total alokasi belanja negara yang besarnya Rp 333,5 triliun.
Sri Mulyani mengatakan di tengah krisis ekonomi global saat ini, pejabat daerah harus bisa turut menjaga daya beli masyarakat dengan mengurangi biaya ekonomi tinggi seperti proses birokrasi atau administrasi.
"Kesejahteraan masyarakat harus terus dijaga, ada program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), PKH (Program keluarga Harapan), atau program imunisasi, ajak mereka selalu datang ke posyandu," pungkasnya.
(dnl/qom)










































