.webp)
"Agak kesulitan memang, keinginan pemerintah ini kan ingin pertahankan rasio utang supaya bisa dikelola sedang kita butuh dana stimulus yang besar," jelas anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat usai rapat dengar pendapat RUU JPSK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/5/2009).
Menurut Andi, penambahan modal dasar ADB sebesar Rp 500 miliar juga menambah beban APBNP. "Kayanya sudah dimasukan juga. Itu salah satu defisit yang mendongkrak. Itu sekitar Rp 500 miliar, kan?" jelas Andi.
Meskipun menambah defisit di APBNP, lanjut Andi, namun Indonesia sebaiknya tetap bertahan menjadi anggota ADB. "Kalau dari segi kebutuhan jangka panjang kita tidak mungkin keluar dari ADB. Walaupun banyak kritik dari LSM. Keluar dari lembaga itu juga sama bodohnya karena kita perlu dalam orbit internasional. Apalagi pada dasarnya ekonomi nasional kita sedang susah," katanya.
Selain defisit, Andi mengakui akan ada banyak perubahan dalam semua instrumen di APBNP terutama masalah penerimaan negara.
"Salah satu paling banyak berubah penerimaan negara karena sudah dipastikan penerimaan perpajakan akan turun drestis dan kasih efek terhadap keseimbangan APBN," ungkapnya.
Dari sisi target pertumbuhanpun, Andi memperkirakan akan mengalami penurunan. Begitupun dengan tax rasio juga akan alami perubahaan.
"Defisit otomatis akan alami perubahan karena perubahan penerimaan perpajakan," ungkapnya.
Namun Andi tetap berharap defisit tahun ini tidak mencapai tiga persen. "Sebetulnya kita berharap bisa tetap disitu. Idealnya tidak sampai persen," tandasnya.
Untuk menjaga angka defisit, menurut Andi, pemangkasan anggaran tidak perlu dilakukan namun yang terpenting efektivitas dari penggunaan anggaran. Mulai dari waktu penggunaan dan kondisional dari pengeluaran anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait draft APBNP, Andi menyatakan draft tersebut sudah masuk ke pimpinan Komisi XI.
"Secara resmi sudah diberikan ke pimpinan tapi belum distirubusikan ke anggota," ungkap Andi.
(epi/lih)
