APBN Harus Disisihkan untuk Bayar Utang Dephan ke Pertamina

Jakarta - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta pengalokasian dana untuk pembayaran utang Departemen Pertahanan ke PT Pertamina dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Negara BUMN M Sadi Didu di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (5/5/2009).

"Itu harus dialokasikan dalam APBN karena kalau tidak cepat diselesaikan akan menggangu arus kas Pertamina," imbuhnya.

Menurutnya, utang yang diberikan perusahaan plat merah tersebut tanpa bunga. Namun jika perseroan mencari pinjaman, pasti akan mendapat bunga. Dengan begitu, laba bersih pertamina berpotensi turun akibat hal ini.

"Kalau laba turun kan mengurangi dividen," katanya.

Sejak tahun 2004 utang Dephan-TNI kepada Pertamina terus meningkat yakni Rp 662 miliar pada 2004, Rp 915 miliar (2005), Rp 2,5 triliun (2006) dan Rp 4,4 triliun pada 2007.

Said mengatakan, utang tersebut terus bertambah seiring denga penggunaan BBM di seluruh kendaraan TNI.
(ang/qom)