3 Proyek Tol Baru Terhambat Alotnya Pembebasan Lahan

Nusa Dua - Tender proyek tiga ruas tol terancam tidak dapat dilakukan pada tahun 2009 karena masih alotnya proses pembebasan lahan. Ketiga ruas tol itu adalah ruas tol Medan - Binjai, Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi, dan Cileunyi - Sumedang - Dawuan.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Pusat Kerjasama Pemerintah Swasta Bappenas Bastary Pandji Indra dalam seminar infrastruktur di pertemuan tahunan ke-42 ADB di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa (5/5/2009).

"Ketiganya memiliki masalah di pembebasan tanah. Kalau tanahnya tak bisa dibebaskan juga, proyeknya bisa mundur," katanya.

Bastary mengatakan, masalah pembebasan lahan terjadi karena sang pemilik tidak mau membebaskan lahannya dengan alasan tidak sesuai dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Lahan yang akan dibebaskan ada yang bersinggungan dengan lahan milik PT Perkebunan Nusantara II di Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara.

Pembebasan lahan tersebut juga membutuhkan dukungan pemerintah melalui Menteri Keuangan. Karena hingga saat ini, ketiga tol tersebut masih menunggu kepastian dukungan pemerintah, terutama bagi pembebasan lahan.

Dalam data Bappenas, ketiga proyek jalan tol ini merupakan bagian dari 8 proyek infrastruktur yang siap ditenderkan pemerintah melalui kerjasama pemerintah-swasta (Public Private Partnership/PPP) di tahun ini.

Rincian ketiga ruas tol itu adalah:

1. Ruas Medan - Binjai US$129 Juta,
2. Ruas Tol Medan - Kualanamu Tebing Tinggi senilai US$476 juta, dan
3. Ruas tol Cileunyi- Sumedang - Dawuan Jawa Barat senilai US$395 juta.

Sementara, lima proyek lainnya adalah:

1. Pembangunan Terminal Kapal Pesiar tanah Ampo Bali senilai US$24 juta, 
2. Pengembangan Jalur Kereta Api Bandar Udara Soekarno Hatta - Manggarai senilai US$700 juta,
3. Jalur Kereta Api Palaci - Bangkuang senilai US$740 juta,
4. Bendungan Air Kabupaten Bandung US$54 juta, dan
5. Pembangunan PLTU Jawa Tengah senilai US$2,0 miliar.

Kelima proyek infrastruktur terakhir sudah dipastikan bisa selesi tender pada tahun ini karena baik dari sisi administrasi maupun pembebasan lahan sudah selesai.

"Bahkan beberapa diantaranya sudah ditender seperti ditenderkan Pembangunan Terminal Kapal Pesiar tanah Ampo Bali," pungkas Bastary.






(dnl/qom)