BPH Migas Gandeng BPK Audit Penyelewengan BBM Subsidi

Jakarta - BPH Migas menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk menangani pemeriksaan peyalahgunaan BBM bersubsidi. Jika selama ini BPH Migas hanya melakukan verifikasi, selanjutnya BPK akan membantu melakukan audit yang mendalam.

Hal ini disampaikan Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (13/5/2009).
 
"Kami bangun kerjasama dengan BPK sekitar dua hari lalu. Selama ini BPH Migas kan hanya melakukan verifikasi, nanti BPK yang akan melakukan audit secara mendalam," ujar Tubagus.
Sementara itu, Direktur BBM BPH Migas Erie Soedarmo menyatakan hasil temuan BPH Migas selanjutnya juga akan dilaporkan ke BPK sebagai bahan audit. Kemudian BPK akan menyesuaikan volume besaran subsidi yang seharus dibayarkan pemerintah kepada badan usaha yang mendapatkan tugas mendistribusikan BBM bersubsidi dalam hal ini PT Pertamina (Persero).
 
"BPK nanti akan memotong subsidi yang dibayarkan pemerintah dengan BBM yang diselewengkan. Ini merupakan skema yang akan dilakukan dari hasil pembicaraan BPK dengan BPH Migas," ungkapnya.
 
Menurut Erie, pemotongan subsidi ini dilakukan sementara menunggu hasil proses hukumnya. "Karena kalau menunggu proses pidananya kan lama. Kalau terbukti tidak bersalah maka akan dikembalikan di tahun depan," papar Erie.

100 Kasus Penyelewengan

Dalam tiga bulan pertama di 2009, penyalahgunaan BBM bersubsidi sudah mencapai sekitar 100 kasus. Total BBM bersubsidi yang diselewengkan tersebut mencapai 388.200 liter.
 
"Saat ini 93 kasus sedang dalam proses penyidikan, 6 kasus dinyatakan lengkap dan satu kasus dalam tahap persidangan," jelas Tubagus.
 
Total volume dan nilai BBM yang disita dari hasil penyalahangunaan dan penyelewengan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM
tersebut terdiri dari:

• Minyak tanah 231.320 liter
• Solar 126.117 liter
• Premium 9.763 liter
• Bahan bakar (oplosan) 16.000 liter
• Minyak solar (oplosan) 5000 liter

Total 388.200 liter

(epi/lih)