Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto, pinjaman tersebut akan digunakan jika target penerbitan SBN tahun ini yang sebesar Rp 142,3 triliun tidak terpenuhi.
"Mekanismenya pemerintah harus terbitkan SBN dulu. Fasilitas ini bisa ditarik jika pemerintah tidak dapat cukup dana dari penerbitan SBN," katanya di Graha Sawala, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (13/5/2009).
Ia mengatakan, pemerintah bisa membatalkan penerbitan SBN jika pasar buruk dan permintaan rendah. Dengan begitu, kekurangan dananya bisa langsung ditutupi dari pinjaman tersebut. Fasilitas tersebut tersedia untuk tahun ini hingga 2010.
"Tapi belum ada keputusan apakah pemerintah akan narik atau tidak, kebutuhannya kan masih dianggarkan," ucapnya.
Menurutnya, hingga 11 Mei 2009, pemerintah sudah menerbitkan SBN hingga 62,84 persen dari target atau setara dengan Rp 89,41 triliun.
"Kita optimis bisa penuhi seluruh target SBN dan memanfaatkan instrumen pembiayaan yang sudah dianggarkan," imbuhnya.
Ia menambahkan, seiring dengan menurunnya inflasi maka diperkirakan imbal hasil (yield) SBN masih akan turun. Saat ini yield SBN rata-rata 17 persen.
(ang/lih)










































