.webp)
Hal ini disampaikan Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2009).
"Kalau jadi, maka dalam pengelolaannya akan kerjasama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah saya anjurkan untuk mendirikan perusahaan daerah," ungkap Tubagus.
Tubagus juga berharap agar konsumen bisa tetap mendapat aliran gas meski tidak punya meteran. Hal ini karena biaya pemasangan instalasi meteran yang terbilang masih mahal.
"Bisa saja gas langsung ke rumah tanpa meteran karena meteran bikin mahal. Satu rumah, satu instalasi Rp 1 juta. Kalau lihat di Kuala Lumpur itu kan tidak menggunakan meteran. Jadi volume tidak dibatasi,"ungkapnya
Dengan tidak adanya meteran, kata Tubagus, maka konsumen harus membayar iuran bulanan.
"Di Malaysia masuk ke rumah sistemnya take or pay, bayar kalau dalam itungan sekitar Rp 40.000 per bulan rumah bisa sampai apartemen harga sama," ujar Tubagus.
Meskipun tidak menggunakan meteran, kata Tubagus, namun potensi penyelewengan gas ke industri sangat kecil karena adanya perbedaan tekanan dengan industri.
"Lagipula kalaupun terjadi penyalahgunaan diindustri itu bisa dicover karena kita tidak perlu membeli meteran dan membayar orang yang mengecek meteran tersebut," ungkapnya.
Tubagus menjelaskan pada tahun 2008, BPH Migas telah melakukan kajian pembangunan kota gas di 10 kota yaitu Lhokseumawe, Jambi, Prabumulih, Semarang, Blora, Tarakan, Bontang, Samarinda, Balikpapan dan Sorong.
"Sepertinya Tarakan yang paling cepat. Kota gas Tarakan menurut Dirjen Migas saat ini telah melakukan Front End Engineering Design (FEED) dan Design Engineering and Design Contruction (DEDC)," kata Tubagus.
Blok Tarakan milik Medco Tarakan sendiri, lanjut Tubagus, akan memasok gas untuk Kota Gas Tarakan sebesar 2 mmscfd selama 2 mmscfd selama dua tahun.
Untuk kota Prabumulih pasokan gas diperoleh dari Blok South Sumatera Extension yang dikelola Medco SSE sebesar 0,5 mmscfd selama tiga tahun.
Kota Sorong pasokan gas diperoleh lapangan Matoa yang dikelola JOB Pertamina-Petrochina Salawati sebesar 1 mmscfd selama tiga tahun.
Kota Bontang pasokan gas diperoleh dari East Kalimantan System dikelola Vico, Total E&P chevron salawati sebesar 1-2 mmscfd selama 20 tahun.
"Kota Lhokseumawe, Semarang, Blora, Jambi, Palembang, Samarinda, dan Balikpapan belum mendapatkan pasokan gas," jelas Tubagus.
(epi/lih)
