.webp)
Hal ini dikatakan Ketua BPK Anwar Nasution dalam penyerahan Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II-2008 kepada DPD, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2009).
"BPK melakukan PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) terhadap pengadaan barang dan jasa serta belanja Pilkada dengan cakupan pemeriksaan senilai Rp 18,6 triliun. Temuan PDTT BPK atas belanja daerah dan belanja Pilkada mengungkapkan terdapat 1.869 kasus senilai Rp 1,22 triliun akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," tuturnya.
Kemudian, dari total temuan PDTT terhadap belanja pemerintah daerah, sebanyak 756 kasus diantaranya dengan nilai Rp 253 miliar merupakan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan kerugian daerah.
Anwar mengatakan, penyebab kerugian negara/daerah tersebut antara lain karena adanya kelebihan pembayaran sebanyak 206 kasus senilai Rp 52 miliar, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian (kekurangan volume pekerjaan) sebanyak 338 kasus senilai Rp 100 miliar, pemahalan harga (mark up) sebanyak 34 kasus senilai Rp 7 miliar, spesifikasi barang/jasa yang diadakan tidak sesuai kontrak sebanyak 57 kasus senilai Rp 27 miliar, serta sebanyak 121 kasus pembebanan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp 67 miliar.
Menurut Anwar, secara umum hasil PDTT menyimpulkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern atas entitas/program/kegiatan yang diperiksa dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang antara lain mengakibatkan timbulnya kerugian negara/daerah/perusahaan, munculnya potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, bahkan adanya indikasi tindak pidana korupsi.
"Total temuan BPK atas hasil PDTT pada Pemerintah Pusat dan Daerah pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II-2008 mendekati Rp 30 triliun," tukasnya.
(dnl/lih)
