Â
"Negara kita memiliki sistem yang demokratis, orang pasti bertanya uang pajak dipakai untuk apa saja. Itulah perlunya akuntabilitas fiskal seperti pada pajak, utang luar negeri dan sebagainya. Di Malaysia saja yang sistemnya Kerajaan terbuka pajaknya. Hanya di Republik ini yang pajaknya tidak bisa diaudit," tuturnya dalam jumpa pers di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2009).
Â
Meskipun begitu, Anwar mengatakan sekarang ini Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Keuangan makin baik dalam arti makin banyak informasi yang diberikan tapi belum optimal.
Â
"Pajak harus terbuka, jangan sampai kita biarkan tokek-tokek itu melakukan transfer pricing. Kalau penerimaan pajak tidak naik, kita akan terus-menerus utang, bagaimana kita bisa bersaing," pungkasnya.
(dnl/qom)










































