KPPU Tolak Jadi Agen Neoliberalisme

Jakarta - Ribut-ribut wacana neoliberalisme kembali menyeruak ke permukaan bersamaan pencalonan bakal wakil presiden Boediono. Wacana neoliberalisme pun sempat singgah di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang ada untuk mengawal prinsip persaingan yang identik dengan kapitalisme.

Direktur Komunikasi KPPU Junaidi mengatakan faham neoliberalisme melekat pada ekonomi pasar bebas yang identik dengan persaingan. Untuk itu KPPU lahir untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

"Jadi tidak relevan kalau KPPU dianggap agen neoliberalisme, justru KPPU mengendalikan pasar bebas, supaya ada persaingan sehat," kilah Junaidi saat ditemui di Hotel Borobudur, Senin (18/5/2009).

Meski menjunjung persaingan usaha yang sehat, KPPU diakuinya tetap mendukung kebijakan monopoli untuk sektor usaha tertentu asal ditopang oleh ketentuan UU. Selain itu, ketentuan monopoli itu bisa saja menjadi pilihan terbaik dan menguntungkan jika dibandingkan harus menunggu proses persaiangan.

"KPPU membuka kemungkinan monopoli sepanjang ditopang dengan adanya ketentuan pemerintah, termasuk peraturan UU," jelasnya.

Saat ini posisi kinerja KPPU, menurutnya cukup harum di beberapa negara berkembang lainnya, bahkan posisi Indonesia (KPPU) cukup menjadi contoh beberapa negara lainnya untuk mencontek ke Indonesia.
(hen/lih)