SBY Menampik Tudingan Neoliberalisme

Jakarta - Capres Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono menampik tuduhan bahwa pasangannya menganut sistem ekonomi neoliberalisme. Menurut SBY, sistem neoliberalisme bukan pilihan sistem ekonomi yang akan dipilihnya.

Demikian disampaikan SBY dalam dialog Kadin dengan Capres di Djakarta Theater, Rabu (20/5/2009). SBY menegaskan, ekonomi Indonesia masih membutuhkan campur tangan pemerintah untuk melindungi sebagian masyarakat.

"Banyak orang bicara neoliberalisme, tapi mereka tidak tahu neoliberalisme. They don't understand apa itu neoliberalism. Neoliberalisme itu sistem ekonomi yang diserahkan pada pasar bebas, tapi bukan itu pilihan kita. Campur tangah pemerintah masih diperlukan, agar kita bisa memproteksi yang lemah," katanya.

Setelah menampik tudingan neoliberalisme, SBY pun menjelaskan misi ekonominya 5 tahun ke depan. Ia menegaskan, jika terpilih nanti, ia akan meningkatkan manajemen perekonimian yang terdiri dari sejumlah prioritas.

Prioritas pertama adalah sumber daya yang melimpah namun belum digunakan secara  efisien. Kedua, pemeliharaan infrastruktur yang ada. Lalu peningkatan human capital agar lebih produktif dan inovatif dan juga finansial capital dengan cara-cara yang baik.

"Juga UU yang sinergis. Kalau itu dijalankan semua, kita punya objektif 5 tahun mendatang, saya yakin ekonomi kita 5 tahun mendatang akan lebih baik," katanya.

Black Campaign

Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Andi Malarangeng menyatakan, isu neoliberalisme bisa saja dihembuskan sebagai kampanye gelap (black campaign).

"Itu black campaign jadi orang-orang yang bicara begitu. Jangan dipercaya kalau dia ditanyapun, apa dia mengerti neoliberal itu apa? Itu tidak benar. Lihat saja coba kau tanya orang-orang yang bicara itu," katanya.

Menurut Andi, pada sat krisis berlangsung peran negara diperlukan. Pada saat itulah negara perlu memberi stimulus dan memberikan intervensi pada pasar untuk menggerakan ekonomi.

'Nggak bisa peran negara dihilangkan. Omong kosong bicara neoliberal seperti ini," katanya. (lih/ir)