APBN 2009 Surplus Rp 21,3 Triliun

Jakarta - Surplus APBN 2009 sampai dengan 15 Mei 2009 mencapai Rp 21,3 triliun. Masih rendahnya penyerapan belanja pemerintah dan tingginya penerbitan obligasi negara menjadi penyebab surplus tersebut.

Hal ini dikatakan oleh Dirjen Perbendaharaan Herry Purnomo ketika ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

"Per 15 Mei 2009 pendapatan negara 26,84% atau Rp 264,841 triliun. Sementara belanja negara 23,45%, Rp 243,166 triliun," ujarnya.

Untuk realisasi pendapatan negara sampai dengan 15 Mei 2009, penerimaan dalam negeri mencapai Rp 264, 427 triliun atau 26,85% dari target APBN. Terdiri dari penerimaan perpajakan 30,97% atau Rp 224,769 triliun. Pajak dalam negeri 31,26% atau Rp 218,017 triliun. Pajak perdagangan internasional 3,69% atau Rp 6,751 triliun. PNBP 15,32% atau Rp 39,658 triliun.

Untuk belanja, sampai dengan 15 Mei 2009 tercatat realisasi belanja pemerintah pusat 20,39% atau Rp 146,08 triliun. Terdiri dari belanja pegawai 33,13% atau 47,561 triliun; belanja barang 18,86% atau Rp 14,651 triliun; belanja modal 13,88% atau Rp 13,018 triliun; transfer ke daerah 30,27% atau Rp 97,081 triliun; dan pembayaran utang 34,11% atau Rp 34,679 triliun.

"Kalau subsidi realisasinya baru 6,55% atau Rp 10,961 triliun, ini baru subsidi listrik. Subsidi BBM belum ada penarikan sama sekali dari Pertamina," jelasnya.

Kemudian untuk realisasi penerbitan SUN (Surat Utang Negara) netto, sampai dengan 15 Mei 2009 realisasi penerbitan SUN netto telah mencapai Rp 74 triliun atau 135% dari target APBN 2009 yang sebesar Rp 54 triliun.

"Ini untuk menutup supaya DDO (Deffered Drawdown Option) atau pinjaman siaga tidak ditarik," pungkas Herry.

(dnl/qom)